Connect with us

Sebelum Menggugat ke PTTUN, Ini Cara Upaya Administrasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan

Foto Riko Saputra Komisioner KPU Kota Lubuklinggau Divisi Hukum dan Pengawasan

Politik

Sebelum Menggugat ke PTTUN, Ini Cara Upaya Administrasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan

LUBUKLINGGAU,LK-Dalam hukum acara upaya Adminitratif penyelesaian sengketa pemilihan pada tahapan pilkada, ada tahapan yang perlu dipahami.

Menurut UU RI NO 10 TAHUN 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU mengatur terkait Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam pelaksanaan Pilkada.

Dalam Pasal 153 UU Pilkada dijelaskan bahwa Pada :

Ayat(1) Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Ayat(2) Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Dari Pasal 153 tersebut dapat disimpulkan bahwa sengketa tata usaha negara ini adalah sengketa antara calon/Peserta Pemilihan dengan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota karena telah mengeluarkan Keputusan terkait yang terkait dengan Calon/Peserta Pemilihan.

Selanjutnya pada Pasal 154 juga menjelaskan, bahwa :

Ayat (1) Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

Ayat (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.

Ayat(6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap.

Ayat(7) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ayat(10) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.

II. Menurut Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

Dalam Pasal 10 dijelaskan bahwa :
Ayat(1) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan atas keberatan yang diajukan oleh peserta Pemilihan terhadap keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Ayat(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.

Dalam Pasal 30
Ayat(1) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mempertemukan pemohon dan termohon dalam musyawarah secara tertutup.

Dalam Pasal 32
Ayat(1) Dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka.

Dalam Pasal 33
Ayat(1) Untuk melaksanakan musyawarah secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk majelis musyawarah.

Ayat(5) Majelis musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

Dalam Pasal 61
Ayat(1) Putusan Bawaslu Provinsi atas musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur wajib ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Ayat(2) Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota atas musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja.

III. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa :
Ayat(1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan.

Ayat(2) Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan.

Dalam Pasal 4
Tergugat merupakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota

Dalam Pasal 5
Ayat(1) Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota

Dalam Pasal 12
Ayat(1) Majelis hakim memutus sengketa pemilihan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap.

Dalam Pasal 13
Ayat(1) Para pihak yang keberatan atas putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dapat mengajukan permohonan kasasi dalam tenggang waktu 5 (lima) hari terhitung sejak diucapkannya putusan atau sejak pengiriman putusan.

Berdasarkan ayat-ayat yang tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penyelesaian Sengketa Pemilhan/Tata Usaha Negara pada Pilkada dimulai dari adanya Upaya Hukum Adminitratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui tahapan Musyawarah tertutup (Mediasi), kemudian apabila dalam Musyawarah tertutup tidak tercapai kesepakatan, maka Bawaslu membentuk Majelis Musyarawah untuk dilakukan Musyawarah Terbuka (Ajudikasi), sehingga menghasilkan Putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Apabila terdapat pihak yang keberatan terhadap putusan tersebut maka bisa mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Apabila masih terdapat pihak yang keberatan terhadap Keputusan itu lalu diajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung (MA), sehingga menghasilkan Putusan yang bersifat Final dan Mengikat.

Dapat kita lihat bahwa tidak ada proses di PTUN karena peran PTUN disini dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota yang menghasilkan keputusan sebagai wujud upaya adminitratif.

Bahwa dapat disebut kedudukan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota adalah menjadi Pengadilan Pertama pada sidang Ajudikasi sehingga menghasilkan Putusan dan memiliki wewenang penuh dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pemilihan dan Keputusannya dapat dikatakan memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

Bahwa proses penyelesaian sengketa pemilihan harus sesuai dan melalui hukum acara menurut UU Pilkada dan peraturan berlaku dalam tahapan Pilkada. Dalam aturan Mahkamah Agung (MA) juga dijelaskan bahwa yang menjadi dasar pengajuan Gugatan di PTTUN setelah dikeluarkannya Putusan Bawaslu.

Sebelum mengeluarkan Putusan, tentu semua proses dan tahapan yang ada di Bawaslu Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sudah dilalui dengan baik dari mulai mengajukan Permohonan, perbaikan permohonan, terpenuhnya syarat (Formil dan materil), Permohonan Teregisterisasi, Musyawarah Tertutup (mediasi), Musyawarah Terbuka (ajudikasi) hingga hasil akhir terbentuk Putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.(rdw)

Oleh, RIKO SAPUTRA, SH.MH
Komisioner KPU Kota Lubuklinggau
Divisi Hukum & Pengawasan

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Politik

Trending

Terkini

Follow me on Twitter

LinggauKlik

To Top