Connect with us

Pengamat Politik Sumsel Yakin 100 Persen Gugatan ke MK di Pilkada Muratara Ditolak

Foto pengamat Politik Bagindo Togar

Politik

Pengamat Politik Sumsel Yakin 100 Persen Gugatan ke MK di Pilkada Muratara Ditolak

SUMSEL,LK-Pengamat Politik Sumatera Selatan (Sumsel) bung Bagindo Togar menilai gugatan pada Pilkada Muratara yang diajukan oleh tim hukum Syarif Hidayat-Surian Sopian, dipastikan berpotensi untuk ditolak Mahkamah Konstitusi.

Mereka melakukan permohonan ke Mahkama Kinstitusi (MK) perihal Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pasca pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020.

“Jadi tim hukumnya dari para paslon tadi, sebab kalau gugatan ke MK, itu khusus pilkada ada persoalaan perselisihan angka, hasil dari pemilihan,”kata bung Yang sering sapat Togar ini kepada Linggauklik.com, Minggu (20/12/2020).

Menurut ia, Ketika lebih dari 2.0 persen itu dipastikan ditolak, sedangkan kenyataanya di Muratara selisihnya lebih dari lima persen dan tentu dirinya bingung masalah kecurangan seharusnya itu bukan rananya ke MK.

Semestinya mereka malaporkan dulu ke bawaslu setempat dan Bawaslu Provinsi, mereka yang akan merekomendasikan bahwa terjadi kecurangan, dan misalkan tuntutannya meminta Pemilihan Suara Ulang (PSU), dan itu harus ada rekomendasi bawaslu dan ditambahkan di gugatan.

Masalahnya tegas ia, Baswalu setempat dan Provinsi tidak ada atau belum ada membuat temuan itu secara legal.

“Jadi saya bingung seperti juga di OKU mereka melawan kotak kosong dan besar betul jaraknya, apa mereka ini tidak baca aturan,”terangnya.

Kecuali Kabupaten PALI, selisihnya kecil tidak sampai 2.0 persen, nanti gugatan di MK akan diterima dulu, baru di MK dipelajari oleh MK,dan itu tidak memakai waktu lama karena ada 270 Daerah.

Misalkan saja 70 daerah, satu daerah memakan waktu 10 hari tentu memakan waktu satu tahun dan ini tidak pakai lama dan ini bukan urusan MK ini urusan BAwaslu.

“Ini mungkin urusan Bawaslu, Gakkumdu, atau polisi,”ujarnya

Menurutnya, urusan MK itu mengurus perselisihan suara, jadi ia selaku pengamat Politik heran tim hukum ini apakah hanya berpura-pura tidak mengerti atau hanya ingin dilihat bekerja saja.

Semestinya sambung ia mereka ke Bawaslu dan ini tidak keranah MK, kecuali Bawaslu mengatakan memang benar ada temuan ini, ada kecurangan-kecurangan. Akhirnya selisihnya mendekati 2.0 persen, dan ini yang perlu dijelaskan untuk dilakukan PSU.

“Ya berdasarkan informasi Bawaslu tidak perna mengeluarkan rekomendasi dibeberapa dearah juga di Muratara,”tegasnya.

Sementara di Pali terlepas dari temuan Bawaslu, tapikan angkanya bener memang selisihnya sedikit, dibawah 2.0 persen, maka kedua tim hukum sekarang sedang berusaha memaparkan keterangan validitas data masing-masing.

“Nah kalau di Muratara itu apalagi lewat 5 persen, bahkan lewan 2,5 persen saja tidak dilayani,”ucapnya.

Jadi ditegaskan Bung Togar, dirinya pastikan gugatan ke MK, jangankan 90.persen, bahkan dirinya mempercayai dan memastikan gugatan 100,100 persen di MK akan ditolak.

Namun, Togar tetap bingung dengan tim hukum tersebut, ini tim hukumnya siapa yang dipakainya ini.

“Melihat ini jadi ketahuan ya, kita yang mengerti dan paham ini menjadi bahan ketawaan dan ini menjadi lucu-lucuan,”ucapnya.

Semestinya terang ia, mereka ukur seperti di OKU melawan kotak kosong, selisihnya besar jauh.

“Nanti tanggal 21 ini jawaban dari MK itu akan dijawab semua,”ujarnya.

Sementara tambah ia, untuk juara pilkada di Susem dirinya bilang kalau partai Nasdem mengguguli dengan partai memperoleh kemenangan terbanyak.

Sedangkan ntuk pilkada Sumsel, paslon yang memenangkan dan memperoleh suara terbanyak itu di Pilkada OI, selisihnya hampir 28 persen jaraknya.

“Jadi kalau saya lihat Panji Ilyas, saya akan jalan ke Jempatan Musi Empat dan akan melompat saya karena malu,”cetusnya

Karena Ini menjadi sejarah, dimana petahana yang kalah diatas 10 persen, dan tidak ada petahana kalah diatas 10 persen dan itu baru terjadi di OI.

Sehingga dirinya menanyakan, apa pekerjaan dari tim-tim partainya, padahal disana banyak partai besar dan patriot.

Berdasrkan dikutip di tribunsumsel.Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima 21 permohonan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020.

Dari 21 permohonan tersebut, salah satunya Pilkada Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan (Sumsel).

Dikutip dari laman resmi MK (https://www.mkri.id), permohonan sengketa Pilkada Muratara diajukan pada Kamis (17/12/2020), pukul 10: 17: 14 WIB.

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Muratara menjadi permohononan luring pertama yang masuk ke bagian penerimaan permohonan MK.

Seperti diketahui Rapat pleno rekapitulasi hasil pilkada yang digelar pada, Selasa (15/12/2020) dari pukul 09.00 WIB-14.30 WIB, KPU Kabupaten Muratara menunjukkan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 H. Devi Suhartoni dan H.Innayatullah menang dengan perolehan suara 49.109 suara.

Disusul pasangan nomor urut 03. H. Syarif Hidayat dan H. Surian Sopian meraih 40.126 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 02 H. Akisropi ayub dan H. Baikuni Anwar meraih 23.852 suara. Dan untuk suara sah berjumlah 113.087 suara yang tersebar di 427 TPS di 7 Kecamatan. Dan Suara tidak sah 1.641 suara.

Dengan Demikian pasangan H. Devi Suhartoni dan H.Innayatullah bisa dipastikan menang di Pilkada Kabupaten Muratara.(rdw)

Penulis : Sudirman – copyright@linggauklik.com 2020

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Politik

Trending

Terkini

Follow me on Twitter

LinggauKlik

To Top