Connect with us

Pengamat Politik Kritik Keras KPU Muratara dan Musirawas Yang Tak Bisa Gelar Debat di Daerah

Foto Pengamat Politik Sumsel Bagindo Togar. Foto Internet

Politik

Pengamat Politik Kritik Keras KPU Muratara dan Musirawas Yang Tak Bisa Gelar Debat di Daerah

PALEMBANG,LK-Pengamat Politik Sumatera Selatan (Sumsel) Bagindo Togar, mengkritik keras Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel dan Kabupaten Muratara, karena tidak bisa memanajemeni Event debat Pasangan Calon Pilkada dilakasanakan di Wilayah masing-masing.

“Inikan debatnya di Palembang, sementara rana pemilihan di Kabupaten Muratara, saya sudah berulang-ulang ngomong dengan KPU, kenapa tidak dilaksanakan di Wilayah Masing-masing,”kata Bagindo Togar saat dihubungi Linggauklik.com, Selasa (28/10/2020).

Namun apa kata Bang Gindo, jawaban dari KPU karena kondisi Covid-19 dan faktor keamanan, padahal sebenarnya itulah tugas penyelengara, membuat situasi supaya kondusif.

Tentu, kalau semuanya menjadi mudah dan nyaman, efeknyakan apa, dan disamping itu liberasi terhadap elektralnya rendah, kemudian aspek ekonomi, dana yang untuk menyelenggara debat ini akhirnya muter di Ibukota Provinsi.

Misalkan jelas ia, 7 Kabupaten kalau mereka mengadakan debat dua kali, maka jumlahnya 14 kali, kalau rata-rata satu debat mengeluarkan biaya Rp500-an juta,  enam Milyar dana yang pindah di Palembang gitu loh.

Kenapa terangnya, penyelenggara tidak mengadakan di daerah, ini jugakan guna meningkatkan publikasi dan partisipasi dari masyarakat Daerah yang sedang melaksanakan pilkada serentak.

“Ok jawabannya  repot dan kondisi Covid, na itulah tugas penyelengara, kalau yang gampang-gampang bae bikin hajatan kawin saja,”tersngnya.

Bang Gindo bilang Ini bukan salah menyalahkan, tapi kenapa kawan-kawan penyelenggara tidak mencoba mengevaluasi atau melihat dari sudut pandang, kan saran ia adalah daerah pemilihan, efek sosial politik dan elektralnya, selebrasi sosial politiknya kan didaerah pemilihan.

“Harapan saya debat kedua itu kalau bisa dilaksanakan di Muratara saja, kan bisa dilaksanakan di Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Muara Rupit,”ujarnya.

Nantikan sambung ia, masalah keramaian itu kan tugas Kepolisian, bila perlu bekerja sama dengan Kodim, Danramil, dan juga Sat Pol PP, kam bisa di blok, katakan untuk peserta acara itu maksimal 70 orang, nanti kasih batasan di ring dua sekian orang, di ring tiga sekian orang.

Pastinya, Itukan tinggal manejemen eventnya, itukan mudah anak SMA saja pinter bikin manajemen event. Ya anak-anak SMA sekarang banyak yang bikin-bikin event, masak orang-orang yang Profesional kalah sama anak SMA.

“Saya berpikir begini ya, orang yang dibawa merasakan tujuan dan akibat, inikan tujuan untuk.publik diwilayah pemilihan masing-masing,”jelasnya

“Palembang ini tidak pemilihan, walupun EO-nya dan selebrasinya bisa kemana-mana dengan banyaknya efek Multimedia saat ini.

Cuma kan saran ia, lebih real kalau dilaksanakan di Kabupaten Muratara, kemudian untuk pembiayaan tadi apa tak kepengen pengusahan Catering lokal, ATKnya, pengamananya, kebutuhan para narasumbernya, akomodasinya dan masih banyak.

Sehingga uang itu kalaupun sedikit banyak, muternya di daerah setempat, efek sosial politiknya buat masyarakat setempat, kan itu wajar-wajar saja.

“Dan inilah masukan saya untuk kawan-kawan KPU kan begitu, tapi kalau mereka beralasan karena Covid-19 dan lain-lain yang penting saya sudah menyarankan dan ngomong,”tegasnya.

Menurutnya, Jangan sebagai masyarakat biasa ini, semua gak bicara, jangan semua dianggap cuek aja, apalagi semua sebagai mahluk sosial.(rdw)

Penulis : Sudirman – copyright@linggauklik.com 2020

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Politik

Trending

Terkini

RSS ANDROID NEWBIE ID

LinggauKlik

To Top