Connect with us

Intip Kekayaan Kontestan Pilkada 2020 di Muratara, H. Devi Suhartoni Tetap Terkaya

Foto ilustrasi/Sumber Internet

Politik

Intip Kekayaan Kontestan Pilkada 2020 di Muratara, H. Devi Suhartoni Tetap Terkaya

MURATARA,LK-Tiga pasangan calon (Paslon) Bupati Muratara yakni H. Devi Suhartoni-H. Innayatullah, Syarif Hidayat-Suryan dan Akisropi Ayub-Baikuni Anwar siap bertarung di Pilkada 2020 di Muratara.

Dan informasi yang didapat didapat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muratara H. Devi Suhartoni menjadi calon paling tajir dengan nilai kekayaan Rp58.252.000.000 Miliar,

Kasubag Data KPU Muratara mengatakan Untuk LHKPN Balon Bupati 2020-2025, diantaranya H Devi Suhartoni berkisar Rp58.252.000.000 Miliar, H Syarif Hidayat Rp3.916.650.000 milyar, dan H Akis Ropi Ayub berkisar Rp2.901.700.000 Miliar.

Menurut ia, untuk jumlah kekayaan paling tinggi itu masih H Devi Suhartoni Rp58.252.000.000 Miliar.

Sedangkan untuk hasil LHKPN Calon Wakil Bupati diantaranya Ustad Innayatulah berkisar Rp1.139.000.000 Miliar, Suryan Sofyan Rp7.838.500.000 Miliar, dan Baikuni Anwar Rp5.320.245.773 Milyar.

“Untuk laporan di KPUD juga ada saat pendaftaran Paslon, mereka sudah melampirkan soal LHKPN,” ujarnya.

Sedangkan, untuk Laporan Awal Dana Kampanye (LDAK) peserta Pmilihan Bupati dan wakil bupati Muratara 2020.

Sudah secara langsung di umumkan melalui situs resmi KPUD Muratara. Pasangan H Devi Suhartoni-Ustad Inayatullah melaporkan saldo awal dana kampanye Rp250 ribu, sedangkan pasangan H Akis-Baikuni menyampaikan hasil dana awal kampanye Rp150 juta dan pasangan H Syarif Hidayat-Suryan Sofyan Rp3 juta.

“Itu data awal yang kita terima dari masing masing Paslon terkait LADK. Dan udah kita sampaikan ke publik melalui situs resmi KPUD Muratara,” tutupnya.

Komisioner KPUD Muratara Handoko menambahkan, jika ia mengaku pihaknya sudah menerima hasil LHKPN, masing masing Paslon Pilkada Muratara.

Hasil pengumuman itu dilakukan secara resmi melalui web lembaga resmi KPK.

Karena memang setiap peserta Pilkada di wajibkan melapor LHKPN ke KPK, karena KPK yang punya otoritas melakukan pengawasan masalah itu,”tutupnya.(rdw)

Penulis : Sudirman – copyright@linggauklik.com 2019

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Politik

Trending

Terkini

RSS ANDROID NEWBIE ID

LinggauKlik

To Top