Connect with us

Doktor Hukum: Gunakan Kampanye Hitam Bisa Dipidana Penjara

Doktor Hukum Sumatera Selatan Febrian SH.,MH yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri)

Politik

Doktor Hukum: Gunakan Kampanye Hitam Bisa Dipidana Penjara

MURATARA,LK-Doktor Hukum Sumatera Selatan Febrian SH.,MH yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) mengajak Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 untuk berkompetisi dengan sehat. Dan mengajak masyarakat untuk tidak melakukan black campaign (Kampanye hitam).

Sebab Pihak yang melanggar, khususnya melakukan kampanye hitam atau black campaign dapat terancam pidana.

“Kalau melakukan black campaign itu tentu itu pasti melanggar dan ada sanksi pidananya,”kata Dr Febrian saat dihubungi Linggauklik.com, Kamis (19/11/2020).

Artinya,  kampanye gelap seorang itu tidak berdasarkan aturan yang berlaku, oleh karena itu harus dicegah dan ditindak.

Menurut padangan ia, Black campaign  itu bermacama-macam, misalnya melaksanakan kampanye diluar jadwal yang ditentukan, kampanya yang menjelek jelekan paslon lain tanpa ada dasar.

Dan black campaign sendiri sering terjadi, tinggal banwaslu sebagai pengawas pemilu memastikan terjadi pelanggaran atau tidak di Pilkada.

“Itu bisa berupa teguran, bagi masyarakat sendiri paslon yang melakukan black campaign,”uajrnya.

Kampanye hitam itu bisa dipidana karena tidak memiliki dasar hukum atau pembenaran fakta terhadap apa yang disampaikan.

Misalkan paslon lain dibilang suka mencuri padahal tidak, paslon lain itu suka mabuk-mabukan padahal tidak, dan menjelek-jelekan pasangan yang lain itu tidak pas.

Tentu tujuan dari black campaign sendiri untuk merugikan paslon lain, kalau dikaji lebih dalam-dalam, orang yang melakukan black campaign itu orang yang tidak percaya diri, dia tidak mampu melawan paslon lain dan dilakukannya hal-hal yang bertetangan hukum.

Apalagi terangnya, kalau ada yang mengatakan program lawan Politik bohong, berarti menunjukan bahwa ketidak mampuan  orang itu dalam membuat program

“Kalau mereka menyerang  bohong maka itu menyerang balik yang bersangkutan, misalkan paslon ngomong gratis katanya tidak gratis tidak ada gratis, kan itu belum terbukti,”jelasnya.

Seharusnya jadikan dulu Bupati, dan kalau sudah menduduki jabatan lalu dia tidak bisa membuktikan program-programnya maka itu baru bisa dikatakan bohong.

Memang dalam.undang-undang pilkada itu dilarang melakukan black campaign, selain pelakunya  bisa dijerat sanksi pidana, pelaku juga bisa dikenakan sanksi berupa denda hingga Milyaran rupiah.

Dari sudut pandang yang lain, paslon yang melakukan black campaign, itu bukan paslon yang berjiwa satria dan tak patut untuk dilipilih.

Paslon tersebut sudah merasa khawatir dan sudah was-was, kalau mereka tidak menang dan dilakukan dengan cara tidak terpuji.Ini masalah penting.

“Jadi orang yang melakukan black campaign itu, jangan dipilih, karena itu contoh nanti apabila dia duduk pemerintahan melakukan banyak kebohongan,”terangnya.

Sementara seperti dikutif di Medcom.id Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengultimatum semua pihak yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 untuk berkompetisi dengan sehat. Pihak yang melanggar, khususnya melakukan kampanye hitam atau black campaign terancam pidana.

“Kampanye positif itu masih bisa, kampanye negatif itu bisa, tapi kampanye hitam yang berisi kebohongan itu yang tidak boleh, itu pun pidana,” kata Tito sebagaimana siaran pers di laman resmi Kemendagri, Kamis, 1 Oktober 2020.

Tito meminta daerah penyelenggara pilkada intensif melakukan rapat koordinasi. Rapat koordinasi penting untuk menentukan langkah proaktif mencegah adanya kampanye hitam, termasuk gangguan kekerasan atau anarkis.

“Aksi kekerasan harus cepat diantisipasi dengan merangkul pihak-pihak yang berkontestasi agar melakukan kompetisi secara sehat,” kata dia.(rdw)

Penulis : Sudirman – copyright@linggauklik.com 2019

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Politik

Trending

Terkini

RSS ANDROID NEWBIE ID

LinggauKlik

To Top