Connect with us

Dinilai Tidak Jelas, Gugatan Tim Hukum Paslon Pilkada di Muratara Ditolak PTTUN Medan

Foto Majelis hakim PTTUN Medan yang diketuai oleh Simon Pangondian Sinaga saat membacakan amar putusan

Politik

Dinilai Tidak Jelas, Gugatan Tim Hukum Paslon Pilkada di Muratara Ditolak PTTUN Medan

MURATARA,LK-Gugatan Tim Advokasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muratara Syarif Hidayat dan Suryan Sopian, ditolak seluruhnya oleh majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, Jumat (23/10/2020).

Tim Penasehat Hukum nomor urut 3 menggugat KPU Muratara mengenai sangkaan kesalahan Administrasi pasangan nomor urut 1 H. Devi Suhartoni dan H. Innayatullah.  Dan meminta PTTUN mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1.

Majelis hakim PTTUN Medan yang diketuai oleh Simon Pangondian Sinaga  dalam amar putusan menilai sengketa administrasi pemilihan tidak merugikan penggugat, bahkan menguntungkan penggugat, karena sudah ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muratara.

Selain itu Majelis mengungkapkan, dalam perkara Aquo Bawaslu Kabupaten Muratara tidak pernah mengeluarkan surat keputusan terkait laporan penggugat.

Namun Bawaslu Muratara hanya mengeluarkan surat pemeberitahuan registrasi permohonan penyelesain sengketa pemilu, sehingga tidak terpenuhi ketentuan dalam pasal 5 Ayat 1 Perma nomor 11 tahun 2016.

Dalam amar putusan juga majelis hakim menyebut, bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu, karena dalam pasal 154 ayat 2 Undang-undang (UU) nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atau UU nomor 1 tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU tahun 2014. Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU dan membatasi pengajuan permohonan paling lambat 3 hari sejak ditetapkan.

Hakim juga menilai gugatan penggugat Kabur dan tidak jelas, selain itu gugatan penggugat dinilai prematur.

Oleh sebab itu, dalam amar putusan majelis hakim menerima Eksepsi dari tergugat (KPU Muratara) Dan menyatakan gugatan penggugat (Tim Hukum paslon nomor 3) tidak diterima.

Tim Advokasi KPU Muratara Diwakili Akhmad Yudianto mengatakan dirinya selaku kuasa hukum KPU Muratara, dari awal begitu melihat gugatan ini yakin bahwa gugatan itu tidak diterima.

“Karena gugatan tidak memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung nomor 11 tahun 2016,”kata Akhmad Yudianto kepada Linggauklik.com.

Eksepsi tergugat (KPU Muratara) diterima, kemudian seluruh gugatan penggugat ditolak. Lalu menghukum penggugat terhadap beban perkara.

Ia menilai dala. amar putusannya hakim menerima eksepsi tergugat, dieksepsi KPU kemarin menyampaikan semua itu, bahwa pengajuan gugatan yang disampaikan penggugat tidak beralasan hukum serta tidak ada putusan Bawaslu, sehingga hakim dalam putusannya menerima eksepsi dari tergugat.

Seperti diketahui Tim Advokasi pasangan calon (Paslon) Syarif Hidayat dan Surian Sofyan yang terdiri dari Irwan, Abdul Aziz, Ilham Patahillah, Randa Alala dan Alamsyah Putra, mendaftarkan gugatan terhadap KPU Muratara terkait sangkaan kesalahan Administrasi ke PTUN Medan.

Syarif Hidayat dan Surian Sofyan adalah Paslon nomor urut 3 pada Pilkada Muratara tahun 2020.

Mereka menggugat keputusan KPU Muratara atas penetapan Paslon nomor urut 1, Devi Suhartoni dan Inayatullah. Pasalnya, berkas persyaratan Paslon Devi-Inayatullah, khususnya Inayatullah diduga cacat administrasi.(rdw)

Penulis : Sudirman – copyright@linggauklik.com 2020

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Politik

Trending

Terkini

RSS ANDROID NEWBIE ID

LinggauKlik

To Top