Connect with us

Apa Itu KLB Demokrat dan Bagaimana KLB Bisa Terlaksana, Ini Kata Pengamat Sumsel

Foto Pengamat Politik Sumsel Bagindo Togar. Foto Internet

Politik

Apa Itu KLB Demokrat dan Bagaimana KLB Bisa Terlaksana, Ini Kata Pengamat Sumsel

PALEMBANG,LK-Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum Partai Demokrat hal tersebut, berdasarkan Kongres luar bias (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel, di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Sebenarnya KLB itu apa sih, bagaimana KLB Bisa terlaksana, menurut Pengamat Sosial dan Politik Sumsel Bung Bagindo Togar mengatakan KLB itu menang sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga (AD ART) dalam suatu organisasi partai Politik (Parpol).

Dikatakan Togar, KLB bisa dilaksanaka ketika pengurusan Parpol dianggaap  tidak menjalankan ketentuan yang sesuai dengan AD ART dan berita kongres.

Oleh sebab itulah, dibuat kongres luar biasa atau KLB, ia menjelaskan kongres itukan macem-macem isinya mulai menyusun program, membuat dan menetapkan program, menerima laporan pertanggung jawaban, menyusun kepengurusan baru dan mengevaluasi  AD ART.

“Itulah rata-rata isi dari kongres, ataupun musyawarah Nasiaonal (Munas),”kata Bung Togar kepada Linggauklik.com, Minggu (7/3/2021).

Terus terang Bung Togar, ketika kepengurusan itu tidak menjalankan tentang kongres sebelumnya atau AD ART, maka anggota atau pengurus dari partai tersebut mengajukan untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) ke Ketua Majelis Tinggi Partai..

Dan itula kenapa terjadinya KLB atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUsnalub). Jadi mereka  pasti nanti akan memberikan surat pemberitahuan kepada Ketua Majelis Tinggi partai.

Namun, yang menjadi persoalannya, kepengurusan yang sedang berkuasa sulit menerima itu, apalagi dalam AD ART seperti yang terjadi konflik di Partai Demokrat (PD) ini, persetujuan KLB itu harus datang dari majelis tinggi.

“Namun majelis tinggi partai demokrat saat ini adaah SBY dan itu adalah bapak dari AHY, jadi memang muter-muter disana,”terang ia.

Jadi Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya Sumsel (ForDess) beranggapan , bahwa kepengurusan dibawah ini memang ada efek besarnya, ada pengaruh dari Keluarga besar dalam kepengurusan PD.

Diterangkan ia, seharusnya didalam partai modern tidak boleh ada pengaruh keluarga. Dirinya selaku pengamat sudah mengingatkan akah hal itu, partai-partai Politik  yang selalu dominan unsur ketokohannya dan ada unsur dinastinya itu berbahaya, tentu itu tidak akan lama umurnya.

Dirinya selaku pengamat Politik, sudah berulang-ulang mengingatkan akan hal itu. Itulah kenapa kalau partai yang kuat unsur ketokohan dan ada pengaruh dinastinya maka terjadi konflik seperti yang terjadi saat ini di dalam partai yang bergambar mercy itu.

“Ini bukan ujuk-ujuk, ini proses panjang,”ujarnya.

Dikatakan Bagindo, Masalah kedisnatian ini, mungkin sudah diperingatan oleh pengurus ataupun senior dalam PD secara lisan, didalam rapat-rapat partai, namun masih aja tidak direspon dengan baik.

Dan kalau sudah terjadi seperti ini baru merasa, bahwa ini kekuatan besar, terjadi akumulasi atau pengumpulan yang menjadi kekuatan besar. Akibatnya mengganggu dan merasa tidak membutuhkan lagi kepengurusan yang sekarang.

Dijelaskan Togar, partai Demokrat ini loh bukanlah didirikan oleh SBY,  SBY datang ke Partai Demokrat itu setelah diujung.

SBY itu loh terang ia, awalnya mau mendirikam  partai gerakan Indonesia bersatu saat itu ditahun 1998, tapi dilihat ada para jenderal, kawan-kawannya dan tokoh-tokoh lain membuat partai Demokrat.

Karena PD lebih solid dan cepat untuk dipergunakan sebagai alat politik, dia kembali dan memilih untuk mengurus Partai Demokrat.

“SBY itu datang diujung, SBY pendatang baru,”ujarnya lagi.

Karena terang ia, waktu itu SBY adalah seorang jenderal, mantan menteri dan calon kuat Presiden, dominan la sosoknya untuk memimpin PD.

Tapi diujung tadi, karena merasa dohormati, dominan atau merasa berpengaruh, sehingga mulai dari Almarhumah Istrinya,  anak dan ipar semua dalam kurung keluarga dimasukan dalam kepengurusan PD.

“Jadi orang kesirep (terpukau red) dengan sosok SBY, seolah-olah seorang Jenderal yang santun, yang intelektual, arif yang bijaksana, cerdas ternyata dibalik itu tidak bisa dikatakan sempurna, ada saja kekurangnya,”ujar ia.

Rupanya lanjut ia, minusnya SBY ini banyak tercurah di PD, contoh kudeta ini dia buat sendiri, ketika saat itu anas Urbaninggrum terpilih sebagai ketua Umum PD, SBY melakukan kudeta.

“Ini buah dari yang namanya karma politik menurut saya, cuma kawan-kawan ini tadi banyak yang kesirep dengan sosok SBY dan AHY,”terang ia.

Semestinya pak SBY, setelah selesai menjadi presiden seharusnya dia harusnya menjadi bengawan seperti mantan-mantan Presiden lainnya.

“Megawati okelah dia ketua partai, tapi dia kan tidak melakukan intervensi sampai ke lembaga-lembaga Presiden, anak buahnya yang disuruh bekerja maksimal,”jelas ia.

Tak seperti pak SBY, kadang dia sendiri yang tampil didepan, karena itu tadi Post power syndrome. Dia merasa menjadi Presiden gitu loh. Jadi sangat mencolok Post Powet Syndromenya, apalagi sampai menyampaikan pres rilies sendirian.

Seharusnya sambung Togar, yang pres rilies itu bisa Kepala Departemen Komunikasi, seharusnya begitu, bisa difungsikan, sampai orang tidak tahu siapa sekjen PD kan ngeri, kalau tidak SBY ya AHY yang tampil.

Menurut Bagindo, saat ini partai Demokrat saat ini sudah terbelah menjadi dualisme, persoalannya sekarang yang lebih menarik untuk dilirik adalah ketika, pasca KLB Sibolangit ini misalnya mereka akan mendaftarkan ke kementerian Hukum dan HAM.

Karena ini perlu sikap Pemerintah, perlu ke aripan sifat Pemerintah, ke humblelan Pemerintah, bagaimana keadilan pemerintah, bagaimana sikap-sikap Pemerintah berada di seluruh kelompok Politik atau kelompok sosial di Republik ini.

“Karena pemerintah akhirnya saat ini menerima muntahan masalah Demokrat, sehingga pemerintah harus menampung dan gimana caranya,”jelas ia.

Disini dapat dilihat, apakah Pemerintah akan mengkonsulidasikan kedua kelompak tadi, dengan memanggil kedua belah pihak. Itu pasti pemerintah lakukan, ini akan menjadi boomerang bagi pemerintah, apabila Pemerintah sangat terlihat bila kebijakannya sangat berpihak kepada salah satu kekuatan di Demokrat tadi.

“Mungkin dua tiga kali dibuat upaya-upaya pemanggilan untuk konsolidasi,,”terangnya.

Namun hasilnya harus di ekpose ke publik secara masif dan terang menderang, bahwa Pemerintah sudah berusaha mengkonsulidasikan kedua kelompok tadi, dalam artian dia sudah menengai.

“Supaya pemerintah dilihat Fairness (keadlian), mempunyai respon yang jelas ketikan organisasi politik mengalami permasalah,”tutupnya

Seperti diketahui KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut tersebut menuai pro dan kontra.

Seperti dikutip di Kompas.com,  Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa KLB yang diselenggarakan sejumlah mantan kader Partai Demokrat tersebut tidak sah secara konstitusional.

“KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal. Yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional,” kata AHY dikutip dari Kompas.com, Jumat (5/3/2021).

AHY memberikan sejumlah alasannya terkait KLB yang dinilainya tidak sah tersebut.

Pertama, ia menilai KLB yang diselenggarakan tidak sesuai atau tidak berdasarkan pada Konstitusi Partai Demokrat yang telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.

“Artinya sekali lagi, KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum partai yang sah. Saya ingin menjelaskan bahwa sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat, setiap partai punya konstitusi masing-masing. Punya AD/ART masing-masing. Partai Demokrat juga sama, memiliki AD/ART yang bisa menjelaskan mengapa KLB di Sumatera Utara hari ini adalah ilegal,” tega

AHY menjelaskan, berdasarkan AD/ART Partai Demokrat, untuk menyelenggarakan KLB persyaratannya harus disetujui, didukung dan dihadiri 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Selain itu AHY mengungkapkan apabila KLB ingin diselenggarakan maka harus meminta persetujuan, dukungan, dan dihadiri oleh 1/2 dari jumah Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

“Kedua-duanya adalah angka minimal, bisa diinisiasi dan diselenggarakan KLB, berdasarkan AD/ART kami,” katanya lagi.

Akan tetapi adanya kehadiran DPD dan DPC saja menurutnya tidak cukup untuk menggelar KLB yang sah.

Hal ini karena berdasarkan AD/ART, KLB harus mendapat persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai. Saat ini, jabatan MTP partai Demokrat dipegang oleh SBY.

“Ketiga pasal ataupun klausul tersebut, tidak dipenuhi. Sama sekali tidak dipenuhi oleh para peserta KLB ilegal tersebut. Harusnya 2/3 DPD, faktanya seluruh Ketua DPD Partai Demokrat tidak mengikuti KLB tersebut. Mereka berada di daerah masing-masing,” katanya lagi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurutnya, penyelenggaraan KLB tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam AD/ART Partai Demokrat.

“Mari kita uji sekarang, apakah KLB Deli Serdang ini sah secara hukum? Ingat negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 UUD 1945. Majelis Tinggi yang saya pimpin berjumlah 16 orang, tidak pernah mengusulkan KLB. Jadi syarat pertama sudah gugur,” kata SBY, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.

SBY juga menegaskan bahwa usulan KLB dari DPD dan DPC, harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai, posisi yang saat ini dia jabat.

SBY mengaku, tidak pernah memberikan persetujuan untuk melaksanakan KLB tersebut.(rdw)

Penulis : Sudirman – copyright@linggauklik.com 2021

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Politik

Trending

Terkini

RSS ANDROID NEWBIE ID

LinggauKlik

To Top