Connect with us

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mura Tanggapi Tuntutan Massa

Musirawas

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mura Tanggapi Tuntutan Massa

MUSI RAWAS LK-Tuntutan, Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Buruh Mura (APMPBM), kepada DPRD Kabupaten Mura, penolakan rancangan UU Cipta Kerja (Omnibus Law), berujung audiensi bersama anggota DPRD Kabupaten Mura.

Dimana audiensi tersebut dilaksanakan di ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Mura, di pimpin langsung, Wakil Ketua I, Firdaus Cik Ola serta dihadiri Kapolres Mura, AKBP Efrannedy, Dandim 0406 MLM, Letkol Inf Erwinsyah Taupan serta para tamu undangan, Senin (12/10/2020).

Adapun tiga point yang disampaikan sekaligus dituntut oleh, APMPBM diantaranya, pertama meminta agar DPRD Kabupaten Mura menolak RUU Cipta Kerja, kedua meminta DPRD Kabupaten Mura menyampaikan hasil hasil penolakan kepada media massa.

Serta terakhir, meminta DPRD Kabupaten Mura, agar bisa memfasilitasi massa untuk berangkat ke Provinsi Sumsel maupun Jakarta.

“Jadi, kami menuntut tiga point tersebut, dan hasilnya, pihak DPRD Kabupaten Mura melalui Wakil I, Firdaus Cik Ola secara pribadi menyetujui penolakan RUU Cipta Kerja, dan akan diusulkan dibahas bersama anggota dewan lainnya melalui rapat paripurna,” kata Koordinator Aku, Dedi Busro

Dedi Busro melanjutkan, kemudian dipoint tuntutan kedua, anggota DPRD Kabupaten Mura kiranya untuk menyampaikan penolakan tersebut didepan media khalayak dan media massa.

“Hanya saja tuntutan point ketiga, mengenai fasilitas, sebenarnya secara pribadi Wakil Ketua I, siap membantu untuk memfasilitasi, hanya saja untuk lembaga DPRD Kabupaten Mura tidak bisa memfasilitasi lantaran harus dilakukan pembahasan lagi, sebab harus diputuskan bersama,” jelas Budi.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mura, Firdaus Cik Ola mengatakan bahwa point percaya secara pribadi saya menolak, namun untuk lembaga DPRD Kabupaten Mura akan diajukan dan dibahas bersama melalui rapat paripurna.

Point kedua, sudah kami sampaikan didepan khalayak dan media massa, bersama dengan anggot DPRD Kabupaten Mura yang hadir serta disaksikan oleh kapolres dan dandim.

“Hanya saja yang point ketiga, secara pribadi untuk memfasilitasi ke provinsi dan Jakarta, mereka bisa menggunakan mobil saya, hanya saja apabila secara kelembagaan DPRD Kabupaten Mura, tidak bisa memfasilitasi karena semuanya harus dibahas dan dirapatkan bersama keputusan bersama anggota DPRD lainnya,” tutupnya.(Roem)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Apa Komentarmu

More in Musirawas

Trending

Terkini

Follow me on Twitter

LinggauKlik

To Top