Connect with us

Wabup : Layanan Publik Potensi Pungli

Musirawas

Wabup : Layanan Publik Potensi Pungli

MUSIRAWAS LK-Penerapan sistem pelayanan tidak transparan yakni pelayanan publik, tentunya rawan terjadinya tindak Pungutan Liar (Pungli). ‎

Peryataan itu disampaikan, Wakil Bupati (Wabup) Mura, Hj Suwarti kesempatan membuka resmi giat sosialisasi penyelengaraan saber pungli lingkup, lingkup Pemkab Mura tahub 2018 berlangsung di Gedung Bagaskara Lubuklinggau, Rabu (13/11) siang.

Dijelaskan aktivis perempuan, bahwa sudah sesuai aturan mainnya. Semua terkait pelayanan publik dinilai masih menyusahkan warga masyarakat. Sehingga, sebagai salah satu indikasinya kerawanan terjadinya hal tidak di inginkan sangatlah rentan terjadi.

Bahkan, dengan penerapan itu pula menjadi dorogan warga masyarakat  bersama kebijakan terjadinya praktek pungli dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Dari upaya. Dengan sosialisasi ini. Harapan besar bertujuan penting pula sebagai upaya pencegahan terjadi praktek pungli. Dan kedepan kegiatan semacam ini di intensifkan kembali gun memerangi adanya praktek pungli,”terangnya.

Lebih lanjut, Suwarti menyebutkan bahwa dalam mewujudkan itu semua. Tentunya tidak luput pula adanya dukungan peran serta pemerintah yang memang menerapkan pola pemerintahan (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance).
“Sudah jadi tugas dibentukanya  satgas saber pungli. Tidak lainya guna membangun sistem pencegahan, pemberantasan, koordinasi, tangkap tangan. Dimana saat ini yang menjadi momok yaitu dengan dilakukannya operasi tangkap tangan (OTT) di beberapa tempat di Indonesia, baik yang berstatus oknum aparatur sipil negara (ASN) maupun aparat penegak hukum itu sendiri,”jelasnya.

Tidak hanya itu, dari tindakan pungli semjanya bukan tentang besar atau kecil nilainya, tetapi budaya apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi.

“Begitu pula dalam upaya memerangi praktek pungli agar  lebih efektif. Semuanya harus miliki peran serta masyarakat secara langsung dan berani melaporkan, jika melihat dan menjadi korban adanya praktek pungli dalam pelayanan publik. Yang jelas, semua mesti didukung sukse sapu bersih pungli. Terutama di pemkab Mura.  Semuanya pula dalam penerapan saber pungli mesti dijunjung niai-nilai aturan, pemeintah yang bersih, jujur dan adil guna peningkatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,”ucap Ketua IBI Kabupaten Mura ini.

Sementara disinggung adanya terjadi pungli, oleh oknum aparatur penyelenggara negara dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.Mulai dari paling kecil pungli yang terjadi pada proses pembuatan KTP, sertifikat, izin usaha bahkan pungli terjadi juga pada proses pengurusan administrasi pasien di rumah sakit milik Pemerintah.

Mantan Anggota DPRD Mura ketewakilan wanita memastikan, bahwa kita pemkab terus berperan aktive, mendukung saber pungli.

 “Kembali, semuanya kita pemda berharap seluruh jajaran akan tetap menjadi lebih aktif dalam mematuhi sistem dan prosedur setiap pelaksanaan program dan kegiatan. Sehingga kita semua tidak menjadi salah satu target OTT Satgas Saber Pungli,”ungkapnya.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Mura Alexander mengatakan, melalui Ketua Pelaksanan Syahwani mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan, sesuai dengan SK Bupati Mura Nomor:447/KPTS/INSPEKT/2018, tentang perubahan atas Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor:765/KPTS/INSPEKT/2016, tentang pembentukan Satgas Saber Pungli di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

“Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini yakni, untuk memberikan pemahaman yang benar kepada aparatur dan kepala desa (Kades), tentang praktek pungli. Serta untuk mencegah terjadinya praktek pungli dalam proses pelayanan publik di lingkungan instansi pemerintah dan desa,” tutupnya.(Roem Royen)‎

 

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Apa Komentarmu

More in Musirawas

Trending

Terkini

RSS ANDROID NEWBIE ID

LinggauKlik

To Top