Connect with us

UMK di Mura Akan Naik

Musirawas

UMK di Mura Akan Naik

MUSI RAWAS LK- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musi Rawas (Mura), memprediksi nilai Upah Minimum Kerja (UMK) Kabupaten Mura tahun 2020 akan naik dibanding dengan UMK tahun 2019.

Kendati belum dipastiakn kenaikannya, namun kemungkinan besar akan tembus hingga Rp3 juta.

Demikian disampaikan, Kepala Disnakertrans Mura, H Mefta Joni melalui Kabid Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial, Hj Yessi Ekamalasari didampingi Kasi Pengupahan dan Kelembagaan Hubungan Industrial, Tantri Riyanti.

Sebab lanjut ia, dalam penetapan UMK berdasarkan nilai inflasi dan Produk domestik bruto (PDB). Bahkan berdasarkan Peratura Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, pada pasal 44 ayat 2 yang mengatur rumusan dalam penetapan UKM.

“Untuk UMK Kabupaten Mura tahun 2020 ini kemungkinan naik dibanding tahun 2019 yang mencapai Rp2.944.681. Bahkan bisa saja tembus hingga Rp3 juta. Namun untuk pastinya kenaikan ini belum dipastikan,” kata Tantri.

Dikatakannya, sebab semakin besar nilai inflasi PDB, maka akan besar juga UKM tersebut. Namun untuk pastinya nilai UMK Kabupaten Mura akan diketahui setelah November mendatang, setelah dikeluarkannya nilai Upah Minimum Provinsi (UMP).

“UMP ini keluar pada 1 November mendatang, maka UMK akan diketahui setelah UMP ini keluar. Namun untuk nilai UMK Mura tahun 2019 ini yang mencapai Rp2.944.681, dan Kabupaten Mura menjadi yang terbesar di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel),” jelasnya.

Hanya saja sambung ia, dalam pengajuan UMK Kabupaten Mura tahun 2020 saat ini masih dalam proses pembanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang terdiri dari 60 item yang mengkut sandang, pangan dan kebutuhan pokok.

“Bahkan, berdasarkan hasil survei KHL di Pasar B Srikaton Kecamatan Tugumulyo dan Pasar Megang Sakti Kecamatan Megang Sakti, dan setekah dilakukan rapat bersama dewan pangan dan di regresi linier dan didapat nilai KHL sementara sebesar Rp2.894.097,” ungkapnya.

Ditambahkannya, namun sebenarnya nilai KHL hanya sebagai pembanding saja, karena penentuan UMK tetap berdasarkan nilai inflasi dan PDB. Pada intinya, berapapun nilai UMK yang ditetapkan, maka seluruh perusahaan yang beroparasi di Kabupaten Mura wajib untuk menerapkannya.

“Berapapun nanti nilai UMK Kabupaten Mura tahun 2020 ini, intinya seluruh perusahaan harus menrealisasikan. Tapi ada pengecualian jika memang ada kesepakatan lain antara pekerja dan perusahaan,” tutupnya. (Roem)

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Musirawas

Trending

Terkini

RSS ANDROID NEWBIE ID

LinggauKlik

To Top