Connect with us

Tak Beri Gaji Sesuai UMK, Izin Operasi Perusahaan Terancam Dicabut

Musirawas

Tak Beri Gaji Sesuai UMK, Izin Operasi Perusahaan Terancam Dicabut

MUSIRAWAS, LK –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura, melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) kembali mengajukan Upah Minum Kabupaten (UMK) Tahun 2019 senilai Rp2.944.681. Nantinya, apabila ada perusahaan masih ada membayar upah pekerja di bawah UMK, maka izin operasi perusahan dicabut.

Kepastian itu disampaikan Plt Kadisnakertrans Mura, Yapan melalui Kepala Seksi (Kasi) Pengupahan dan Kelembagaan Hubungan Industrial (PKHI), Tatri Rianty kepada linggauklik.com, Rabu (31/10/2018).

Untuk besaran nominal UMK tahun 2019 diusulan naik sebesar 8,03 persen yakni Rp2.944.681. Dari UMK tahun ini yang hanya sebesar Rp2.725.800.

Tatri Rianty, Kepala Seksi (Kasi) Pengupahan dan Kelembagaan Hubungan Industrial (PKHI) Disnakertrans Kabupaten Musi Rawas.

‎”Sama dengan tahun sebelumnya, semua berdasarkan PP 78 tahun 2015, pasal 44 ayat  tetang 2 tentang formula perhitungan upah minimum,” kata Tatri Rianty.

 

Tatri sapaannya menjelaskan, secara detail usulan naiknya UMK sendiri. Salah satunya sangatlah berpengaruh terhadap angka KHL, yang didapatkan dari surve dua pasar tradisional. Sedangkan mengenai penetapannya sendiri, UMK masih harus menunggu rembuk dewan pengupahan. Kemudian, hasil rembuk itu diberikan rekomendasi kepada bupati. Selajutnya diserahkan kepada Kasi Pengupahan Disnaker Provinsi yang kemudian dinaikan ke gubernur untuk ditandatangani gubernur.

“Nah,  setelah itu semua, barulah hasilnya diumumkan sosialisasi penetapan UMK,” jelas wanita ini.

Disinggung mengenai jumlah perusahaan yang wajib menerapkan UMK di Kabupaten Musi Rawas, Tatri mengungkapkan, ada sebanyak 24 perusahaan terbagi perusahan perkebunan, perusahan pabrik industrian yang kesemuanya merupakan hasil monitoring.

“Kalau pengalaman tahun ini, belum ada perusahaan yang tidak menaati keputusan besaran UMK tetapan pemerintah. Tapi sekali lagi kami tegaskan, jika setelah ditetapkan secara sah besaran UMK, masih ada perusahaan yang tidak mengindahkan hal itu, maka perusahan bersangkutan kita beri saksi tegas. Izin perusahaanya dicabut,”tutup Tatri.

Penulis: Hendy Renaldy – copyright @linggauklik.com 2018

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Musirawas

Trending

Terkini

RSS ANDROID NEWBIE ID

LinggauKlik

To Top