Connect with us

Izin, ASN Wajib Apel Susulan

Musirawas

Izin, ASN Wajib Apel Susulan

*Indisipliner Didominasi Pegawai Kelurahan

MUSI RAWAS LK-Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai non ASN di lingkungan Pemkab Mura yang izin tidak apel, wajib mengikuti apel susulan di halaman Kantor BKPSDM Mura. 

Demikian disampaikan Kepala BKP-SDM Mura, H Rudi Irawan melalui Kabid Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai, Wiwik Widianingsih.

Ia menjelaskan, hal itu dilakukan sebagai upaya dan terobosan BKPSDM dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai. Upaya lainnya lanjut Wiwik, merutinkan pelaksanaan monitoring kehadiran pengawai dengan waktu dan jadwal yang tidak ditentukan.

“Tingkat kedisiplinan pegawai mengalami peningkatan yang cukup drastis, makin banyak ASN maupun non-ASN yang mengikuti apel pagi setiap minggu. Monitoring pegawai terus dilakukan hingga kejajaran paling bawah yakni kecamatan dan kelurahan,” kata Wiwik.

Wiwik menjelaskan, rendahnya tingkat kedisiplinan didominasi pegawai kelurahan. Menurut dia, itu menjadi kewajiban atasan langsung untuk melakukan pembinaan dan memberikan contoh yang baik. Sehingga, ASN dikelurahan dapat lebih disiplin.

“Semuanya kembali kepada atasannya. Untuk itu, kami sudah sampaikan kepada seluruh baik lurah, camat dan kepala dinas dan kepala badan untuk terus memberikan pembinaan kepada pegawainya,” jelasnya‎

Mengenai sanksi lanjut Wiwik, berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawai. Jika ada ASN yang tidak masuk untuk 1 hari sampai 5 hari akan diberikan sanksi teguran lisan, untuk 6 hari sampai 10 hari sanksi teguran tertulis.

“Terus untuk ASN yang tidak hadir selama 11 hari sampai 15 hari diberikan sanksi penyataan tidak puas secara tertulis. Kalau sudah 16 hari sampai 20 hari itu sudah masuk ke ranah hukuman Sekda. Kalau untuk teguran lisan dan tertulis sesuai disesuaikan dengan golongannya, itu masih kewenangan atasannya,” ucapnya.

Lain halnya jika sudah masuk ranah hukuman disiplin dan hukuman berat. Maka Pemkab Mura harus membentuk tim pemeriksa yang bersifat adhoc yang dibutuhkan pada saat itu. Dimana tim periksa tersebut terdiri dari atasan langsung, unsur kepegawaian dan pengawasan atau Inspektorat.

“Setelah dilakukan pemeriksaan dan tim memutuskan hukuman apa yang pantas. Jika memang sudah 46 hari tidak masuk dan buktinya ada. Maka sesuai aturan tersebut harus diberhentikan. Tapi untuk tahun ini sanksi tersebut belum ada, tapi kalau yang tertulis dan lisan bisa saja sudah ada,” tutupnya.(Roem)

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Musirawas

Trending

Terkini

Follow me on Twitter

LinggauKlik

To Top