Connect with us

Dinas PU BM Mura Cetak Sejarah, RAB Pekerjaan Kontruksi Ada Tambahan Dana Publikasi Yang Dibebankan Ke Pihak Ketiga

Musirawas

Dinas PU BM Mura Cetak Sejarah, RAB Pekerjaan Kontruksi Ada Tambahan Dana Publikasi Yang Dibebankan Ke Pihak Ketiga

MUSI RAWAS LK– Akibat banyaknya beredar Isu adanya dugaan Anggaran Biaya Titik Nol yang melibatkan beberapa Oknum awak Media yang dipilih-pilih oleh Dinas PU BM Kabupaten Mura.

Yang mengundang dan menjadi pertanyaan kalangan Lembaga  Swadaya Masyarakat, Tokoh Pemerhati Anggaran APBD  dan awak Media lainnya adalah Sumber Anggaran Biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran biaya titik Nol tersebut.

Sedangkan aturan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, ini merupakan angin segar untuk pelaku usaha jasa konstruksi yang sangat ditunggu-tunggu.

Perlu diketahui bahwa Peraturan tersebut adalah untuk menindak lanjuti Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 64 P/HUM/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yaitu perlu melakukan penyesuaian ketentuan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia.

Dan untuk mengakomodir pengaturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terkait pengadaan langsung dan tender terbatas jasa konstruksi, untuk itu perlu menyusun pengaturan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia yang komprehensif. Jkt(28/05).

Maksud dan Tujuan pengaturan Pengadaan jasa konstruksi ini terdapat pada :

Pasal 2 ayat 1 : Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang meliputi  Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi.

Sedangkan ayat 2 Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi lebih operasional dan efektif.

Peraturan Menteri ini diperuntukkan bagi pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi melalui Pengadaan Langsung, Tender Terbatas, atau Tender/Seleksi di lingkungan kementerian/lembaga, atau perangkat daerah yang pembiayaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seperti tertulis pada Pasal 3.

Kapan Permen PUPR No 14 Th 2020 ini berlaku, ditegaskan bahwa Peraturan ini berlaku sejak diundangkan dan telah diundangkan pada tanggal 18 Mei 2020, Permen tersebut ini terdiri dari 12 bab dan 132 Pasal, dengan berlakunya peraturan tersebut mampu mendorong perbaikan dalam pengadaan barang dan jasa khususnya jasa konstruksi, serta yang diharapkan bisa mempasilitasi kepentingan berbagai pihak yang bergelut dalam pengadaan jasa konstruksi.

Namun, lain hal yang terjadi di Dinas PU BM Kabupaten Mura, yang mana telah memberikan Biaya Titik Nol melalui sumber Anggaran RAB Pekerjaan Kontruksi dari Pihak Rekanan (Pihak Ketiga).

Sesuai hasil Konfirmasi dengan Dinas PU BM Kabupaten Mura Azhari, melalui Iwan Staf di Bagian Dinas PU BM mengatakan, untuk Biaya Titik Nol itu tidak ada biaya.

Pihakmlnya melibatkan seluruh Stake holder yang terkait  yaitu Dinas PU BM, Rekanan dan yang mempunyai wilayah. Karena pihaknya tidak perna mengeluarkan biaya apapun terkait Biaya Titik Nol.

“Nah terkait Biaya Media itu kami masukan dalam RAB Pekerjaan Kontruksi Pihak Rekanan (Pihak Ketiga). Dan kami lakukan ini, karena ada yang namanya Biaya Peran Media, ini kami lakukan sesuai Intruksi KPK untuk Keterbukan Publik  yaitu untuk Biaya Exspose Media, agar lebih Pasif dan Biaya tersebut bersumber dari RAB Pekerjaan Kontruksi dari Pihak Ketiga,” katanya.

Ditambahkan Iwan, karena kami dibagian bawah ini hanya menjalankan kebijakan, karena pihaknya dibawah ini sesuai Intruksi untuk Biaya Exspose Media, kan pasti ada biayanya.

“Makanya ada biayanya tersebut, akan tetapi itu bukan Biaya Titik Nol katanya, Dan masalah biaya tersebut kan rekanan menawar suatu Pekerjaan Proyek Tender dan jika Pemborong menolak/tak bersedia pasti Nilai Penawarannya di Nol kannya. Ini sesuai Pengalaman saya selama ini kayaknya Pihak Rekanan bersedia,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, pihaknya masukan dalam RAB Pekerjaan Kontruksi seperti Divisi Umum tersebut diantaranya, Persiapan, Pengukuran, Pelaporan, Mobilisasi dan salah satu di Item tersebut adalah Biaya Exspose Media.

“Alhamdulilah kami mengandeng tiga Asosiasi wartawan di Mura dan itu sesuai Rekomondasi dari Dinas Kominfo katanya, Karena disana kan ada Koordinatornya karena kan kegiatannya juga terbatas sebab ada Asosiasinya. Dan masalah SK dan Perbub nah aku Bingung pak nak jawabnya intinya ini sesuai Perintah Atasan,  kalau kami dibawah ni nurut pak, karena ini semua sudah di Akomodir di dalam RAB Pekerjaan Kontruksi yang ada di Penawaran Pihak Rekanan/Ketiga,” ucapnya.

Hasil Konfirmasi ke beberapa Dinas PU BM di Sumatera Selatan menjelaskan bahwa Item Rincian yang Wajib Ada di dalam RAB adalah :

Uraian pekerjaan. Jika pekerjaan konstruksi biasanya terdapat sub jenis pekerjaan misalnya pekerjaan persiapan, galian, urugan dan pekerjaan pondasi beton,
Volume pekerjaan (Unit).

Jika di dalam pengadaan barang biasanya digunakan satuan unit. Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi kebanyakan dihitung dalam satuan meter persegi (m2), meter kubik (m3), atau unit, Harga satuan.

Jika pengadaan barang cukup mengalikan harga satuan dengan unit barang sehingga ditemukan biaya belanja modal.

Sedangkan untuk pekerjaan konstruksi dipisah menjadi dua bagian, yaitu harga jasa atau harga jasa berikut materialnya.

Kemudian, kalikan volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan, Total upah pekerja, dan Upah pekerja ini umumnya hanya untuk pekerjaan jasa konstruksi saja, yaitu didapatkan dari biaya per jam x estimasi waktu pekerjaan x total pekerja,

Total material bahan bangunan, dan
Grand Total, yaitu jumlah harga yang didapatkan dari penjumlahan total upah dengan total material atau perkalian volume dengan total upah.

Kemudian, Hasil konfirmasi dengan Mantan Inspektorat Isinial F menjelaskan sepanjang dan sepengalaman, dirinya baru kali ini terjadi adanya RAB Pekerjaan adanya anggaran untuk Exspose Media karena didalam RAB Pekerjaan kan sudah jelas Item Rincian suatu pekerjaan.

Lain hal yang disampaikan BPK Sumsel ini akan kami pelajari dan kaji terkait masalah adanya biaya dalam RAB Pekerjaan yang dikerjakan Pihak Rekanan dan ini akan kami pertanyakan SPJ, SK dan Perbub serta aturan yang mengikat lainnya terkait hal ini.

Sedangkan hasil klarifikasi kami dengan pihak Perbend yang ada di Sumsel Inisial M.

“Nach m ini baru saya dengar adanya biaya tambahan dalam RAB Pekerjaan Pihak Rekanan yang namanya biaya Exspose Media agak aneh dan dasar hukumnya dari mana. Dan ini bisa menjadi permasalahan nanti oleh Tim Audit BPK Sumsel, sebab bagaimana SPJ nya dan sepengetahuan saya, ini baru pertama kali saya mendengar adanya biaya tambahan dalam RAB Pekerjaan Kontruksi masuknya Point biaya Exspose Media yang dibebankan ke Pihak Ketiga,” tutupnya.(Rls/Roem)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Apa Komentarmu

More in Musirawas

Trending

Terkini

Follow me on Twitter

LinggauKlik

To Top