Connect with us

Berharap Pemilu Tanpa Praktek Politik Uang! Sebuah Utopia? 

Musirawas

Berharap Pemilu Tanpa Praktek Politik Uang! Sebuah Utopia? 

Oleh: EFRAN HERYADI
(Pengamat Pinggiran,  tinggal di Kab. Musi Rawas)

“Bila para politisi hanya mengandalkan uang dan tidak memiliki kapasitas intelektual,  kompetensi serta profesionalitas, mana mungkin mereka bisa mendidik dan mendesain masyarakat agar hidup dan berkembang menjadi masyarakat yang beradab?”

Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam bukunya yang bertajuk Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu menulis bahwa korupsi dalam pemilu di Indonesia terjadi di semua era, orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Di era orde lama, untuk mengumpulkan modal pemilihan partai menggunakan kader-kadernya dalam pemerintahan dan patronase dengan kelompok bisnis. Uang hasil kongkalikong digunakan untuk membeli suara melalui birokrasi
dan tokoh masyarakat.

Di era orde baru kemenangan mutlak golkar dalam setiap pemilu dilakukan dengan mengintervensi lembaga penyelenggara pemilu agar tidak independen. Caranya dengan menempatkan birokrasi dari tingkat pusat hingga TPS menjadi pelaksana. Selain itu, Golkar yang menguasai birokrasi pun dapat mengontrol penghitungan suara dan melakukan berbagai manipulasi (administrative corruption).  Lebih ironis lagi,  massa pemilih pada saat pemilihan juga ditekan pada saat atau sebelum berada di TPS.

Pasca runtuhnya rezim orde baru yang sekaligus bergulirnya era reformasi,  ada peningkatan secara signifikan dalam konteks massifnya politik uang dalam setiap perhelatan pesta demokrasi.  Setiap pemilu yang dilaksanakan di era reformasi seperti pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah, juga tidak luput dari terjangan praktik politik uang.  Bahkan modus yang digunakan pun beragam dan terjadi di hampir semua tahapan pemilihan.

ICW menjelaskan bahwa secara umum korupsi dimulai dari tahapan nominasi kandidat. Paling mencolok terjadi dalam pemilihan anggota DPR, DPRD, dan kepala daerah praktik politik uang dilakukan dengan beragam cara yang lebih canggih. Selain itu, pihak-pihak yang dilibatkan (vote broker) lebih banyak. Artinya, kasus politik uang terus bertambah secara kuantitas.

Menurut beberapa sumber,  pada pemilu 1999, boleh dikatakan pemilu relatif bersih pasca tumbangnya rezim orde baru.  Betapa tidak?  Euforia reformasi menyeruak dalam diri rakyat Indonesia.  Ekspektasi akan perubahan dalam berbagai bidang bergaung di mana-mana.  Saya pada pemilu kali ini, bergabung dalam pemantau pemilu forum rektor.  Sejauh pengamatan saya, tidak ditemukan adanya politik uang dalam pagelaran pemilu tahun ini.  Rakyat menggunakan hak pilihnya dengan ketulusan dan kesadaran diri serta riang gembira memilih wakilnya di DPR dan DPRD.

Namun dari berbagai sisi,  wakil rakyat produk pemilu 1999 tidak lebih baik dari pemilu di era orde baru.  Bahkan,  dengan kewenangan  yang dimilikinya banyak kasus korupsi yang dilakukan para legislator. Rakyat memendam kecewa,  merana, karena ekspektasi akan sebuah perbaikan tidak berjalan sesuai koridor.  Jika saya boleh mengatakan,  hal inilah yang menyebabkan terbukanya pragmatisme yang berujung pada terbukanya keran politik transaksional.  Riak politik uang dimulai dari pemilu 2004 yang mencapai puncaknya saat pemilu legislatif tahun 2009 menggunakan sistem suara terbanyak.

Rakyat yang kecewa ditambah dengan adanya celah yang dimanfaatkan oleh para caleg untuk memenangkan pertarungan tersebab sengitnya persaingan antar calon di internal partai begitu bebas dan terbuka. Mengutip pendapat Nurul Arifin bahwa konsekuensi  persaingan yang tidak sehat antar calon, baik di internal partai maupun antar partai hingga ada istilah: “Jeruk makan jeruk”. Nah,  persaingan yang tidak sehat inilah membuka peluang terjadinya “jual-beli” suara. Pada akhirnya, uang menjadi modal utama untuk mempengaruhi suara.

Pemilu yang pada hakikatnya adalah sebuah mekanisme dalam berdemokrasi. Pemilu yang seharusnya merupakan peristiwa yang sangat penting, dimana rakyat kembali dimintai restu oleh politisi untuk menjadi ‘wakilnya’ di dalam pemerintahan. Namun,  pada praktiknya fakta di lapangan tak seideal seperti yang dicita-citakan. Asa akan lahirnya produk pemilu yang melahirkan sosok legislator yang mumpuni di bidangnya guna memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya bak panggang jauh dari api. Dan tak kalah penting adanya legitimasi dari masyarakat terhadap produk yang dihasilkan pemilu sangat diragukan.

Hal yang sangat memprihatinkan bagi kita semua ternyata terlibatnya penyelenggara pemilu dalam praktik yang menciderai nilai demokrasi dengan cara memanipulasi suara dengan segala modus operandinya.  Media online tirto.id menulis bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) merilis data  selama periode Januari hingga Februari 2018 sudah memeriksa sebanyak 76 kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan unsur penyelenggara pemilihan umum. Dari jumlah itu, telah dilakukan tindakan berupa 37 peringatan keras, 27 orang diperingatkan, 3 diberhentikan sementara, 11 diberhentikan tetap, 3 orang diberhentikan jabatannya sebagai ketua serta 76 orang direhabilitasi. Sungguh hal ini telah mencoreng marwah penyelenggara pemilu.

Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan  Pemilu serentak 2019 nanti?  Bisakah politik uang dihilangkan atau minimal berkurang? banyak pihak meyakini pada pemilu serentak 2019 praktik politik uang akan terjadi,  bahkan akan semakin massif.  Keyakinan ini hadir jika mengacu pada regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa sanksi politik uang bisa dilakukan ke siapa saja tapi hanya dalam masa pemungutan dan penghitungan suara. Tapi dalam masa kampanye, selama politik uang tidak dilakukan peserta pemilu, tim kampanye, pelaksana kampanye maka unsur subjeknya tidak terpenuhi.

Seorang filosof Yunani terkemuka Aristoteles pernah mengatakan bahwa politik merupakan ilmu yang paling tinggi kedudukannya karena tujuan dan target akhir politik adalah bagaimana menyelenggarakan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang sehat, sehingga semua warga negara merasa dilindungi dan dibela hak-haknya untuk tumbuh menjadi pribadi sehat sesuai minat dan bakatnya.

Namun,  jika hasil pemilu menghasilkan politisi yang untuk menduduki kursi DPR/DPRD/DPD juga Presiden dan Wakil Presiden harus mengeluarkan banyak uang, akankah harapan mulia seperti yang disebutkan Aristoteles di atas dapat terwujud? Saya ragu. Saya yakin Anda dan kita semua bersepakat meragukan hal tersebut. Berharap pemilu bersih dari fenomena praktik politik uang adalah sebuah utopia.

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Apa Komentarmu

More in Musirawas

Trending

Terkini

RSS ANDROID NEWBIE ID

LinggauKlik

To Top