Connect with us

Bappeda Akan Menerapkan Satu Peta

Musirawas

Bappeda Akan Menerapkan Satu Peta

MUSI RAWAS LK- Di akhir 2019 dan seterusnya, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Pemkab Mura) mulai menerapkan kebijakan satu peta dengan memanfaatkan Geoportal yang telah diberikan oleh Badan Informasi Geospasial (BID).

Dengan kebijakan ini diharapkan mampu menghindari konflik pemanfaatan lahan serta percepatan pelaksanaan pembangunan.

Demikian disampaikan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mura, Nanti Kasih melalui Sekretaris, H Fatbone Hidayat, Kamis (28/11) di ruang kerjanya.

Dimana dalam Geoportal tersebut berisikan data dan peta-peta peruntukan yang ada di Kabupaten Mura.

“Mulai dari peta perkebunan, pertanian, sungai, infrastruktur jalan, pertambangan dan lain sebegianya. Sehingga tidak terjadi tumpang tindah peruntukan lahan dan tentu akan mencegah terjadinya konflik. Sebab nantinya, pelaku usaha yang akan membuka di Kabupaten Mura, bisa lebih dulu melihat kondisi di Geoportal tersebut,” kata Fatebone.

Dikatakannya, penerapan kebijakan satu peta tersebut juga merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)antara Kabupaten Mura dan BIG pada 21 Febuari 2019 lalu tentang kerjasama Simpul Jaringan Informasi Geospasial (SJIG) Kabupaten Mura. Sekaligus menindak lanjuti UU nomor 4 tahun 2011, tentang Informasi Geospasial dan Perpres nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasio Geospasial Nasional.

“Sehingga, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah termasuk kabupetn/kota ini harus melaksanakan kebijakan satu peta, salah satunya Kabupaten Mura. Bahkan untuk di Provinsi Sumsel sendiri baru tiga kabupaten/kota yang mulai menerapkannya, yakni Kota Pelembang, Kabupaten Banyuasin dan Mura,” jelasnya.

Hanya saja lanjut ia, untuk Kabupaten Mura baru sebatas mulai pengimputan data yang ditargetkan akan rampung di awal 2020 mendatang sehingga bisa segera di launching. Selain itu, Kabupaten Mura sendiri telah menunjuk operator atau yang dikenal Admin Wali Data melalui pelatihan Jaringan Informasi Geospasial (JIG), dengan tema “Peningkatan kualitas data informasi geospasial.

“Dimana setiap OPD mengirimkan dua perwakilannya, yang nantinya akan dijadikan Admin Wali Data di masing-masing OPD, yang tugasnya memasukan semua data dalam Geoportal tersebut. Sehingga dengan kebijakan ini tidak ada lagi OPD yang mengeluarkan peta sendiei, baik itu peta tentang perkebunan, pertambangan, pertanian dan lainnya,” tegasnya.

Dalam hal ini masih katanya, Bappeda hanya bersifat sebagai pihak yang akan mengkroscek data tersebut atau yang dikenal Unit Cliring. Dengan adanya kebijakan satu peta ini, pemangku kepentingan atau pelaku usaha. Sehingga tidak buta dengan peruntukan kawasan dan menjadi pusat informasi bagi investor untuk membuka usaha di Kabupaten Mura.

“Karena nantinya peta itu bisa diakses oleh setiap orang melalui website musirawaskab.ina-sdi.or.id. Untuk sementara Kabupaten Mura baru membangun data sementara dengan meminjam server pada BIG untuk dua tahun kedepan dan diharapkan setelah itu bisa membeli server sendiri,” tutupnya(Roem)

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Musirawas

Trending

Terkini

RSS ANDROID NEWBIE ID

LinggauKlik

To Top