Connect with us

Badan Hukum Pendirian Koperasi Diterbitkan Kemenkum dan HAM

TUNJUK : Kabid BLK Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mura, Junaidi saat menunjukan rangkaian pendirian koperasi, Selasa (3/12/2019)

Musirawas

Badan Hukum Pendirian Koperasi Diterbitkan Kemenkum dan HAM

MUSI RAWAS LK- Saat ini untuk pendirian koperasi badan hukumnya diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM). Sebelumnya untuk pendirian koperasi diterbitkan oleh Kementerian Koperasi.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Mura, Yamin Pabli melalui Kabid Bina Lembaga Koperasi (BLK), Junaidi mengatakan surat keputusan tersebut mulai efektif sejak 28 September 2019 yang lalu, dan saat ini pihaknya sudah mensosialisasikan itu kesebagian pengurus koperasi.

“Di informasikan sekarang untuk pendirian koperasi, badan hukumnya diterbitkan oleh Kemenkum dan HAM,” jelasnya.

Dalam hal pendirian koperasi, pihaknya bertugas memfasilitasi. Seperti halnya ada yang ingin mendirikan koperasi, Dinas Koperasi dan UKM memfasilitasinya ke notaris. Kemudian notaris mengusulkan penerbitan badan hukum dan pembuatan akte pendiri koperasi.

“Kita nanti cek kelapangan berkas, kita teruskan ke notaris. Notaris yang memfasilitasi ke Kemenkum dan HAM,” ucapnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi kepengurus koperasi mengenai pendirian koperasi badan hukumnya diterbitkan oleh Kemenkum dan HAM dan tidak lagi oleh Kementerian Koperasi.

“Sambil berjalan sosialisasi kita,” bebernya.

Sementara itu berdasarkan data pihaknya di Kabupaten Mura terdapat 692 koperasi. Diantaranya bergerak dibidang sawit maupun simpan pinjam dan jasa. Dan di 2020, pihaknya berencana melakukan validasi terhadap jumlah koperasi untuk mengetahui keakuratan berapa jumlah koperasi yang aktif maupun tidak.

“Rencananya di 2020 kita akan lakukan validasi. Sebab kita mau tahu keakuratannya,” tutupnya.(Roem)

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Musirawas

Trending

Terkini

Follow me on Twitter

LinggauKlik

To Top