Connect with us

Upah Minimun Pekerja di Muratara Belum Diatur

Muratara

Upah Minimun Pekerja di Muratara Belum Diatur

Muratara,LK– Pemberian gaji atau upah pekerja di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) belum diatur dari pemerintah kabupaten,sehingga untuk mengatur besaran gaji Pemkab Muratara mengacu ke Upah Minimun Provinsi (UMP) Sumatera Selatan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Kabupaten Muratara, ABD Rahman mengatakan untuk mengatur besaran gaji karyawan dari perusahaan masih mengikuti UMP Sumsel yakni sebesar Rp 2.804.453.

“Kita mengacu ke UMP Sumsel karena kita belum memiliki Dewan Pengupahan sendiri, untuk mengatur besaran gaji UMK harus melalui Dewan Pengupahan,” katanya, kemarin

Sehingga, jika UMP Sumsel naik, maka otomatis upah pekerja di Kabupaten Muratara juga ikut naik karena mengikuti aturan UMP Sumsel.

Menurutnya, untuk membentuk Dewan Pengupahan itu tidak gampang, adapun syarat pembentukan Dewan Pengupahan diantaranya, keanggotaan harus ada perwakilan dari Perguruan Tinggi, Perusahaan, Serikat Pekerja dan pakar pakar lainnya.

“Untuk sementara kita belum bisa membentuk Dewan Pengupahan karena terkendala dengan syarat sebab dalam keanggotaannya harus ada perwakilan dari Perguruan Tinggi sedangkan kita tidak punya kampus perkuliahan,” jelasnya.

Namun, di 2019 nanti pihaknya akan mengupayakan agar Dewan Pengupahan di Kabupaten Muratara bisa dibentuk untuk mengatur besaran gaji pekerja.

Selain itu, untuk perusahaan kecil boleh memberikan upah tidak sesuai dengan UMP asalkan ada kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disetujui karyawan.

“Kepakatan PKB diperbolehkan jika jika disetujui oleh keryawan yang bersangkutan kalau tidak mampu memberi gaji sesuai dengan UMP,” ucapnya.

Tapi, pihaknya terus mengupayakan supaya seluruh perusahaan kecil maupun besar memberi gaji sesyai dengan aturan UMP Sumsel.(ani)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Apa Komentarmu

More in Muratara

Trending

Terkini

Follow me on Twitter

LinggauKlik

To Top