Connect with us

Saat BPK Hadir di Muratara, Ratusan Massa Segel Kantor bupati dan Ancam Tutup Jalinsum

Foto nampak kantor Bupati Muratara disegel oleh massa saat mereka melakukan aksi unjuk rasa ingin menyampaikan beberapa tuntutan ke BPK Sumsel

Muratara

Saat BPK Hadir di Muratara, Ratusan Massa Segel Kantor bupati dan Ancam Tutup Jalinsum

MURATARA,LK-Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi Pemuda Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati Muratara, Sumatera Selatan, Rabu (03/2/2021) sekitar pukul 09.00 WIB.

Tidak hanya berorasi, mereka menyampaiakn 10 tuntutan ke BPK Provinsi yang hari ini mendatangi kantor Pemkab Muratara, mereka juga menyegel pintu masuk Kantor Bupati Muratara. Dan meminta BPK agar mau menemui mereka.

Ratusan massa tersebut, mendatangi dikantor bupati sambil membawa sepanduk yang berukuran 4×1 meter yang bertuliskan “Segera periksa dan tangkap oknum perampas uang rakyat yang bertujuan untuk menemui BPK Provinsi Sumsel,”

Dalam orasinya, Prengki salah seorang massa menyampaikan bahwa kedatangan pihaknya tergabung dalam aliansi pemuda Muratara ingin menemui BPK Provinsi Sumsel.

“Kedatangan kami ini untuk bertemu BPK Provinsi, karna kami mendapat informasi hari ini pemeriksaan keuangan Kabupaten Muratara oleh BPK Provinsi,” kata Prengki.

Dilanjutkanya, bahwa sebagai masyarakat dan pemuda ingin menyampaikan dukungan terhadap BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan daerah.

Untuk itu aksi ini dapat menjadi rujukan BPK dan merekomendasikan berbagai persoalan yang menjadi dugaan melanggar ketetapan peraturan dan menjadi temuan terindikasi kerugian Negara

Oleh karena itu tegas ia, aliansi pemuda ingin bertemu BPK untuk menyampaikan 10 tuntutan indikasi dugaan korupsi diantaranya.

1. Rekomundasi tersebut seperti alokasi dana DAK fisik.

2. Alokasi dana non fisik, terdiri dari DAK Reguler.

3. Penugasan dan Affirnasi sebesar Rp. 62 Milyar

4. Anggaran yang di Surat Pengakuan Hutang (SPH) sebesar Rp. 180 Miliyar lebih.

5. Dana Insentif daerah Rp. 1.9 Milyar

6. Dana JKM Rp. 3 Milyar lebih.

7. Dana Covid19 Rp. 31 Milyar lebih rialisasi Rp. 24 M.

8. Dana hibah BPBD Pusat ke Daerah Rp. 7 Milyar terlaksana Rp. 6,2 Milyar

9. Anggaran pembangunan rumah jabatan bupati Rp.1,9 M.

10. Anggaran alat berat Rp. 9 M lebih dan pembangunan 2020 diduga asal jadi.

“Disini BPK barus mengetahui adanya dugaan dan kerugian negara. Sebab anggaran puluhan miliar yang digunakan bahkan ada sisa anggaran. Tapi dikatakan KAS daerah kosong,”ujar ia dalam orasinya.

Pantauan dilapangan, aksi yang berlangsung didepan pemkab muratara tersebut terus memanas alantara keinginan massa bertemu dengan BPK sedikit alot. Hingga mendapatkan kesepakatan 5 orang perwakilan dan seluruh awak media diperboleh ikut dalam pertemuan tersebut.

Namun saat audiensi diruangan Bupati Muratara seluruh awak media tidak ada yang diperbolehkan masuk sehingga siatuasi kembali memanas dan pihak perwakilan massapun tidak lama ikut keluar ruangan tanpa adanya kesepakatan.

Sampai berita ini diterbitkan ratusan massa masih melakukan unjuk rassa bahkan mengancam melaksanakan pembelokadean jalan lintas sumatera.(rdw)

Penulis : Sudirman – copyright@linggauklik.com 2021

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

More in Muratara

Trending

Terkini

LinggauKlik

To Top