Connect with us

KPK Sosialisasikan Pengendalian Gratifikasi

Muratara

KPK Sosialisasikan Pengendalian Gratifikasi

MURATARA LK– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, melalui Deputi Pencegahan datang ke Kabupaten Muratara guna mensosialisasikan pengendalian gratifikasi kepada para pejabat di lingkup Pemkab Muratara.
Kehadiran dua orang staf Deputi Pencegahan KPK RI yakni, Fitria Nurul dan Anjas Prasetyo ke Bumi Beselang Serundingan ini sebagai pemateri sosialisasi pengendalian gratifikasi yang bertempat di Aula Siti Rahma Muara Rupit.
Bupati Muratara, H M Syarif Hidayat menyampaikan, Pemkab Muratara sengaja menggandeng KPK untuk memberikan pemahaman kepada pejabat dan pegawai agar memiliki wawasan tentang korupsi dan gratifikasi.
“Ini memang sangat perlu, kita menginginkan pemerintahan yang berintegritas menuju kabupaten bebas dari korupsi dan mewujudkan birokrasi yang bersih merakyat,” katanya.
Menurut Syarif, adanya kerja sama dengan KPK ini menunjukkan Pemerintah Muratara bersungguh-sungguh melawan korupsi dan gratifikasi, sehingga terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.
“Semangat kita untuk menciptakan good clean goverment, kita awali dengan pemahaman dari KPK tentang mana yang bukan gratifikasi dan mana yang masuk gratifikasi,” katanya.

Pemateri dari KPK, Fitria Nurul menjelaskan tentang definisi gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas.

“Bisa berbentuk uang, barang, komisi, tiket perjalanan, perjalanan wisata, fasiltas penginapan, pinjaman tanpa bunga dan fasilitas lainya,” terangnya.

Menurut dia, gratifikasi merupakan akar dari korupsi, pengawai negeri atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi, lama kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi dalam bentuk seperti suap, pemerasan, atau bentuk lainnya.
“Kasus korupsi di Indonesia bermula dari gratifikasi, ketika tidak mendapat gratifikasi akhirnya akan meminta dengan paksaan, atau menggunakan uang negara yang menjadi kuasanya,” kata dia mencontohkan.
Fitria menyebutkan, praktek pemberian adalah wajar dan netral, yang ada dalam aturan agama, budaya, pergaulan dan etika karena hubungan baik yang sama sekali tidak terkait dengan jabatan.
Namun demikian, ada pemberian atau gratifikasi itu yang dianggap suap, apabila pemberian itu karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
“Untuk itu kita selaku aparatur dan pejabat negara, harus berintegritas, dengan berani menolak gratifikasi, namun demikian terkadang gratifikasi tidak berhadapan langsung dengan pemberi maka langkah yang tepat adalah melaporkan.”Utaranya.(KTR 03)‎

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Apa Komentarmu

More in Muratara

Trending

Terkini

RSS ANDROID NEWBIE ID

LinggauKlik

To Top