Connect with us

GSUU Desak BPK RI dan KPK Audit Serta Evaluasi Dana Pembahasan Raperda di Muratara

Muratara

GSUU Desak BPK RI dan KPK Audit Serta Evaluasi Dana Pembahasan Raperda di Muratara

 

ORATOR GSUU, Herman Sawiran

MURATARA, LK- Lagi-lagi Orator kawakan Gerakan Sumpah Undang-Undang (GSUU), Herman Sawiran kembali angkat bicara.

Kali ini tak luput dari sorotan GSUU ialah terkait pembahasan 12 Rancangan Peraturan Daerah(Raperda) TA 2018 oleh Sekretariat Dewan di Kabupaten Muratara yang menelan Anggaran sebesar Rp.8,7 milyar.

Menurut dia, jangan sampai pembuatan Peraturan Daerah(Perda) menghambur-hamburkan uang rakyat.

“Pembahasan saja menelan dana milyaran rupiah, Namun, setelah jadi implementasinya nihil alias jadi bahan cari duit saja. Artinya, untuk pembahasan 1 Perda saja butuh dana Rp. 725.000.000,-.Nah setahu saya, setiap Perda yang sudah jadi diajukan terlebih  dahulu ke Kemendagri apakah disetujui atau tidak. Jika dibatalkan maka, hangus sudah uang milyaran rupiah tersebut, kan mubazir,”jelas Herman Sawiran, Kamis (14/02/2019).

Untuk itu, GSUU mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia(BPK RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengaudit dan mengevaluasi Penggunaan Anggaran (PA) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Kabupaten Musi Rawas Utara.

“GSUU desak BPK RI dan KPK Audit serta Evaluasi dana pembahasan Raperda di Muratara. Jangan sampai pembuatan Perda, jalan Dewan masuk penjara,”pungkasnya.

Sementara itu, hingga berita inj diterbitkan belum ada pihak terkait yang bisa dikonfirmasi.

Penulis :Reki Alpiko-
Copyright@linggauklik.com 2019

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Muratara

Trending

Terkini

Follow me on Twitter

LinggauKlik

To Top