Connect with us

GMNI Demo Pemkab Muratara, Mereka Minta Perda dan Perbup Diperbaiki

Foto nampak sejumpah pemuda Mahasiswa yang tergabung dalam GMNI berdemo di depan kantor Pemkab Muratara

Muratara

GMNI Demo Pemkab Muratara, Mereka Minta Perda dan Perbup Diperbaiki

MURATARA,LK-Sejumlah Pemuda dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Lubuklinggau, Musirawas dan Muratara berdemo di depan Kantor Bupati Muratara, Senin (5/10/2020).

Dalam orasinya, Koordinator aksi, Eris Yong Hengki mengaku jika ia datang untuk bertanya dan menuntut dalam aksi itu terkait anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Mereka memintah pihak Pemkab Muratara melakukan pembenaran dan perbaikan soal Perda (Peraturan Daerah) 2017 dan Perbup (Peraturan Bupati) 2019 tentang BPD yang dinilai bertentangan. Dalam Poin mereka tuntut bertentangan adalah antara Perda 2017 pasal 8 poin f dan Perbup bagian 4 pasal 12 poin 3.

Ia menjelaskan, dalam Perda disebutkan bahwa BPD dilarang merangkap sebagai PNS atau tenaga honorer tidak tetap yang bekerja di lingkungan Pemkab Muratara.

Sedangkan di Perbup ujar Eris, bakal calon BPD yang berasal dari ASN/TNI/Polri agar melampirkan izin atasan sebagai salah satu persyaratan.

“Ini ada kejanggalan, antara Perbup dan Perda itu bertentangan, harusnya Perda dan Perbub itu harus sinkron,” katanya.

Mahasiswa juga mendesak pihak Pemkab Muratara menegur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDP3A).

Bila perlu tegasnya, berikan sanksi tegas kepada dinas terkait, dan mintak kepala Dinasnya dicopot saja.

Mahasiswa juga mendesak Pimpinan DPRD Muratara agar mengambil tindakan tegas untuk mencopot Ketua Komisi I dari jabatannya.

“Komisi I dan Dinas PMDP3A kami anggap gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, copot saja,” kata Eris.

Asisten I Pemkab Muratara, Susyanto Tunut mengatakan antara Perbup 2019 dan Perda 2017 tersebut tidak bertentangan.

Pemkab Muratara mengacu pada Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 110 tahun 2016 tentang BPD dan larangan anggota BPD.

Menurut Susyanto, berdasarkan surat Kemendagri, tidak ada larangan ASN/TNI/Polri, tenaga honorer maupun pegawai tidak tetap, apalagi TKS untuk mendaftar menjadi anggota BPD.

“Dalam Perbup itu bakal calon BPD yang berasal dari ASN/TNI/Polri boleh mendaftar dengan melampirkan izin atasan sebagai persyaratan.”

“Kalau misalnya dia terpilih jadi anggota BPD baru dia tidak boleh merangkap, dia harus memilih, jadi antara Perda dan Perbub sudah benar, tidak bertentangan,” kata Susyanto.(rdw)

Penulis : Sudirman – copyright@linggauklik.com 2019

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Muratara

Trending

Terkini

RSS ANDROID NEWBIE ID

LinggauKlik

To Top