Connect with us

Disidang Terungkap, Penguji Tak Perna Keluarkan Hasil Uji Kompetensi Pejabat di Muratara

Foto tim Kejaksaan Negeri Lubuklinggau saat mengambil sumpah kepada saksi tambahan dalam kasus lelang jabatan fiktif, kali ini penuntut menghadirkan mantan Bupati Muratara syarif Hidayat.

Muratara

Disidang Terungkap, Penguji Tak Perna Keluarkan Hasil Uji Kompetensi Pejabat di Muratara

LUBUKLINGGAU,LK-Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dalam persidangan menghadirkan mantan Bupati Kabupaten Muratara HM.Syarif Hidayat sebagai saksi tambahan dalam kasus dugaan lelang jabatan fiktif di Kabupaten Muratara.

Pada sidang yang digelar, Senin (22/02/2021) penuntut umum juga menghadirkan saksi Tambahan yakni Mantan Sekda Muratara H. Abdulah Macik, Numan dan dua tim ahli.

Sementara kedua terdakwa yang disidangkan yakni Mantan Bendahara Pengeluaran BKPSDM Kabupaten Muratara bernama Riopaldi Okta Yudha dan Hermanto selaku Kabid.

Sidang sendiri  digelar secara virtual,  para saksi tambahan berada di Kejaksaan, Sementara terdakwa berada di Lapas Lubuklinggau. Dan Majelis hakim Abu Hanifa di Pengadilan Tipikor Palembang.

Dan Penuntut Umun kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Willy Ade Chaidir melalui Kasi Pidsus Yuriza Antoni, bersama Sumar Herti dan Rahmawati.

Persidangan sendiri yang diketuai majelis Abu Hanifa mengungkapkan, uji kompentensi adalah syarat untuk menduduki jabatan, artinya apabila tidak ada hasil dari ujian kompetensi maka tidak bisa melantik pejabat.

Padahal kata hakim dari hasil pemeriksaan saksi penguji kemarin, ada lima orang penguji yang dihadirkan di persidangan guna dimintai keterangannya sebagai saksi, mereka lima penguji tersebut menjelaskan bahwa hingga saat ini hasil ujian Kompetensi tidak perna diserakan dan diterima oleh Pemkab Muratara.

“Bahkan hingga dipersidangan saat ini-pun dokumen hasil uji kompentensi masih ada pada panitia seleksi ,”kata Hakim dipersidangan.

Sementara Saksi Syarif mengaku kalau sebelumnya Mantan Sekda Muratara H. Abdulah Macik sudah melihatkan hasil uji komptensi yang sudah ditanda tangani oleh para tim penguji.

Lalu tanya hakim ke Syarif, yang suadara lihat laporan hasil uji kompetensi dari sekda waktu itu apa?

Syarif tetap mengaku perna melihat hasil uji kompentensi yang sudah ditanda tangani oleh tim penguji, sehingga setelah melihat hasil uji kompetensi barulah ia bisa  melantik 32 pejabat yang lolos uji kompentensi tersebut.

“Ada hasilnya, ya yang mulia ada hasil uji kompetensi pejabat, hasilnya ada bentuk angka, kemudian ada semacam rekomendasi dan calon-calon untuk mejabat kepala dinas dan kepala Badan dan itu ditanda tangani timsel,”kata Syarif Hidayat dipersidangan menjawab pertanyaan majelis hakim.

Saksi Syarif juga menjawab dan terus menyebutkan jika sekda la yang menunjukan hasil uji kompentensi itu kepada dirinya, Syarif menyebut rekomendasi yang dilaporkan sekda sudah ditanda tangani oleh seluruh penguji.

Karena keterangan Syarif berbeda dengan saksi penguji, lantas hakim menjelaskan, jadi bukan masalah percaya atau tidak percaya terang hakim, ini masalah fakta dan keterangan saudara tadi bahwa saudara melihat hasil uji kompetensi, padahal tim penguji belum perna mengeluarkan hasil uji kompetensi tersebut.

Karena jawaban yang berbeda, majelis hakim menanyakan lagi apakah untuk anggaran perencanaan di tahun  2016, sudah diangarkan saudara saksi sewaktu mejabat Bupati dan anggarkan untuk kegiatan tersebut.

“Anggaran disediakan, hanya saja pencairan kegiatan tahun 2016  akan dibayar tahun 2017,”kata Saksi Syarif dipersidangan.

Terus hakim bertanya lagi, kenapa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan pada tahun 2017.

Sementara Menurut saksi kegiatan itu merupakan perintah PP nomor 18, bahwasannya harus tuntas enam bulan sejak undang-undang tersebut dibuat.

Menurut ia, alasan diakannya job fit jabatan, karena didalam perda itu tercantumkan anggaran, jadi kenapa  diadakan job fit,karena ada beberapa pejabat yang belum menjadi pejabat eselon dua.

Ada lebih kurang 15 orang pejabat yang belum memenuhi ketentuan, sehingga harus diuji kompetensi oleh tim seleksi.
Syarif menyebut uji kompetensi adalah persyaratan, Dapatkan seseorang itu dilantik, mereka harus mengikuti proses kelayakan.

Karena terang syarif Kegiatan tersebut untuk mengisi jabatan kosong di eselon II, dan harus diisi pada tahun 2016 dan itu termasuk Sekda.

Sementara tim penguji sendiri syarif mengaku jika tidak berna berkomunikasi dengan pihak penguji, ia menyebut jika pak Sekdalah yang berkoordinasi dengan pihak penguji.

Namun sambung majelis dipersidangan jika dipersidangan hakim perna memeriksa salah satu penguji, bahwa penguji tersebut menjelaskan jika sebelum kegiatan uji kompetensi itu, saudar (Syarif Hidayat red) pernah memanggil yang bersangkutan, guna menguji untuk mendiskusikan masalah uji komoentensi tersebut.

Syarif sendiri secara santai menyebutkan jika dia lupa bahwa dirinya perna berkomunikasi dengan penguji.

“Saya lupa pak,”kata saksi.

Sementara hakim secara jelas menyebutkan jika dalam pemeriksaan tim penguji, bahwa syarif perna memanggil secara pribadi penguji untuk bertemu dengan saudara (syarif hidayat red).

Namun, syarif mengaku sudah banyak lupa, meskipun hakim telah mengingatkan kembali saksi.

Lanjut hakim menanyakan saksi.

“Yang menjadi pertanyaan apakah saudara tau, bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan di Palembang,”tanya hakim.lagi kepada saksi.

Saksi kemudia menjelaskan, Jadi begini dirinya tadinya bersama Sekda  mengkosultasikan kalau kegiatan tersbeut dilaksanakan di Muaratara, namun setelah konsultasi dengan tim di Palembang  bahwa  kegiatan di laksanakan di palembang kalau saja dipanggil bapak Gubernur.

Sehingga tim memutuskan melaksanakan kegiatan di palembang.

Syarif menjawab jika sekda saat itu sudah berkonsultasi dengan kepala BKD , kepada Plt Sekda dan penguji agar kegiatan dilaksanakan di Palembang.

Hakim betanya lagi kepada saksi, ketika sekda melaporkan  kepada suadara ada permitaan dari timsel, supaya kegiatan dilaksanakan di Palembang , pada saat itu apakah SK 4-m52 sudah ditanda tangani oleh saudara.

“Iya pak sudah saya tanda tangani,”jawab saksi.

Artinya sambung hakim saudara sudah mengeluarkan SK untuk melaksanakan  kegiatan, tetapi di SK belum disebutkan tempat pelaksanaanya. Selain itu hakim juga bertanya apakah saudara mengeluarkan SK yang isinya susunan panitia

“Benar majelis, jika susanannya terlampir didalam SK tersebut. Setelah itu saya  menunjuk nama-nam yang menjadi panitia tersebut dari BKPSDM melalui pak Sekda,”jawab saksi.

Syarif juga mengakui mengetahui kegiantan tersebut dilaksanakan di palembang dan Sekda mengaku telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu sekda juga sudah melaporkan hasil dari kegiatan tersebut kepada Bupati. Namun ketika hakim menanyakan apakah Saksi melihat hasil komptensi tersebut dilaporkan dari Sekda.

Karena dipersidangan Syarif Hidayat, malah kembali bertanya kepada Mantan Sekda Abdulah macik. Terang saja membuat hakim langsung menegur saksi, bahwasannya Abdula Macik dihadirkan itu sebagai saksi, bukan sebagai Seketaris saudara dipersidangan.

“Sekda itu dihadirkan sebagai saksi bukan sebagai pribadi, sekda dipanggir untuk mengkonfrontir keterangannya,”tegur majelis kepada saksi.

Karena ditegur membuat syarif Hidayat meminta maaf kepada majelis hakim dan mengakui jika sekda ada melampirkan hasil kegiatan itu kepada dirinya selaku Bupati Muratara.

Hasil itu sendiri diakui Syarif, sudah ditanda tangani oleh pengeji. Kemudian setelah dilaksanakan uji kompetensi tersebut, kemudian dilakukan pelantikan sebanyak 32 Kepala Dinas dan Kepala Badan, termasuk Sekda.

Seperti diketahui Kronologis singkat yang membuat kedua terdakwa disidangkan bermula pada tahun 2016 terdapat kegiatan uji kompetensi pejabat struktural dan pegawai potensial pada BKPSDM Kabupaten Muratara.

Dan kegiatan tersebut di laksanakan di Hotel Palembang selama enam hari, dan tidak dianggarkan pada DIPA tahun 2016 atas peritah dari Abdula Macik selaku Plt sekda Kabupaten Muratara pada saat itu.

Lalu Sekda meminta terdakwa Hermanto agar mencarikan donator pelaksana kegiatan tersebut dengan memberikan honorarium pagi panitia seleksi.

Kemudian untuk menutupi pengeluaran dana kegiatan pada tahun 2016 tersebut, tedakwa Riopaldi Okta Yudha, melaksanakan pencairan dana kegiatan uji kompentensi pejabat struktural dan pegawai potensial dengan anggaran sebesar Rp900 juta.

Dan mereka membuat Spj fiktif kegiatan tersebut, seolah-olah dilaksanakan di Hotel 929 di Lubuklinggau, akan tetapi kegiatan tersebut tidak perna dilaksanakan di Hotel 929. Akibat Fiktif tersebut Negara mengalami kerugian.

Dan berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Sumatera selatan, dan mengakibat kerugian Negara sebesar Rp 366.605.170, (Tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus lima rubu seratu tuju puluh.(rdw)

Penulis : Sudirman – copyright@linggauklik.com 2021

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Muratara

Trending

Terkini

Follow me on Twitter

LinggauKlik

To Top