Connect with us

Diduga Pungli UNBK SMP Karang Dapo Beratkan 200 Ribu Persiswa

Muratara

Diduga Pungli UNBK SMP Karang Dapo Beratkan 200 Ribu Persiswa

Muratara,LK-Dengan Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Prosedur dan Pengelolaan Uang Sumbangan dan Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan SD dan SMP.Sekolah tidak boleh melakukan pungutan biaya kepada siswa.

Namun,SMP Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara melakukan pungutan biaya Ujian Nasional Berbasis Komputer(UNBK) yang dikenakan kepada seluruh siswa dan siswi

Suhairi (47)seorang wali murid SMP Karang Dapo menuturkan kepada media yang dirinya merasa keberatan dengan keputusan biaya UNBK dikarenakan tidak jelas rincian penggunaan dana tersebut .Kamis 2/01/2020

“Kami wali murid dari kelas 1,2 dan 3 dikenakan biaya untuk anak kami mengikuti UNBK sebesar Rp.200 ribu/siswa ,dengan alasan untuk membeli alat UNBK anak kami pada semester akhir ini nanti,hal itu sudah banyak yang bayar termasuk saya,”katanya

Ia juga menjelaskan uang tersebut atas dasar rapat komite yang dilakukan beberapa waktu yang lalu

“Pada saat rapat komite pihak sekolah mengatakan untuk mengikuti UNBK ada dua alternatif,pertama alat bantuan dari pemerintah hanya berupa komputer atau laptop,untuk fasilitas lain sekolah tidak memiliki terpaksa meminjam alias rental di perkirakan siswa dikenakan biaya sebesar Rp 250 ribu atau lebih.dengan demikian dari pada rental alat lebih baik kita beli sendiri dengan biaya dikenakan sebesar Rp 200 ribu persiswa,dengan hal itu kami selaku wali murid mengikuti dari pada anak kami tidak bisa ikut ujian,”jelasnya

Sukamto Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara mengatakan pihaknya tidak membenarkan sekolah melakukan pungutan biaya apapun kepada siswa kecuali sekolah Swasta

“Tidak dibenarkan sekolah Negeri melakukan pungutan kecuali sekolah swasta itupun atas dasar hasil rapat seluruh wali murid dengan komite sekolah,bukan komite sekolah rapat dengan Kepala sekolah,”tegas nya

Saat ditanyakan tentang operasional UNBK mendatang ia menjelaskan bahwa sekolah yang melakukan UNBK dibantu oleh kementerian pendidikan dan juga dibantu oleh Pemkab Muratara

“Yang melakukan UNBK memang bertahap,artinya ada yang sudah dapat bantuan dan ada juga yang belum,kalo sekolah yang belum melaksanakan UNBK bisa minjam kepada sekolah lain atau gabung, untuk yang tahun kemarin belum dapat bantuan dari pemkab Muratara pada tahun ini dibantu datanya ada pada kami. “katanya.

Anehnya lagi sukamto juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Ujian berbasis komputer tidak diwajibkan bahkan sekolah diberikan dua pilihan.

“UNBK tidak diwajibkan bisa melakukan bisa juga tidak,tidak UNBK pun tidak masalah,”tegasnya

Sementara itu Marleni Kepala sekolah SMP Karang Dapo mengatakan saat dikonfirmasi melalui telfon ia membenarkan adanya biaya UNBK yang dikenakan kepada wali murid,ia beralibi bahwa dana tersebut atas dasar keputusan rapat komite

“Itu sukarela wali murid untuk membantu biaya pelaksanaan UNBK,karena bantuan dari Kementerian Pendidikan hanya laptop sebanyak 50 unit saja.kemudian untuk yang lainnya kita menggunakan dana pribadi seperti membeli kabalnyo,mesin genset,servernya lagi dan yang lainnya,”tutur ia(@ni)

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Muratara

Trending

Terkini

Follow me on Twitter

LinggauKlik

To Top