Connect with us

5 Tahun Produksi Diduga PT SAP Tilap Hak Plasma

Muratara

5 Tahun Produksi Diduga PT SAP Tilap Hak Plasma

 

Muratara.LK – Selama 5 tahun lebih produksi PT SAP (Surya Agro Persada)yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit di wilayah Kecamatan Rawas Ilir kabupaten Muaratara Sampai saat ini Belum membayar hasil produksi kepada Masyarakat sebagai Pemilik Lahan Plasma seluas 501 hektar.

Masyarakat desa Pauh dan Pauh I desak PT SAP membayar hasil dari lahan plasma.Mengingat dari tahun 2012 hingga April 2018, kurang lebih lima tahun perusahaan PT SAP tidak memberikan uang pembagian hasil dari lahan plasma kepada masyarakat.

Kali ini para Anggota Pemilik Plasma yang di wadahi Koperasi (APP) Ampalau Jaya,mempertanyakan dimana hak yang semestinya mereka dapat tidak diberikan oleh perusahaan PT SAP. Bahkan menariknya lagi sudah beberapa kali melakukan pertemuan dan termasuk hari ini (Kemarin,red) diruang Bina Praja Kantor Bupati Muratara belum juga menemui titik terang karena pihak perusahaan belum bisa memenuhi tuntutan dari masyarakat.

Dimana total secara keseluruhan yang harus dibayar oleh perusahaan sebesar Rp 20 milliar, namun sayangnya perusahaan hanya ingin membayar sebesar Rp 1,9 milliar.

Gustam A Gopar selaku APP mengatakan secara jujur kami sudah tidak sanggub lagi untuk menunggu, karena permasalahan ini sudah lama dan disini kami menuntut hak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan PT SAP.

“Jadi kepada perusahaan harus memenuhi permintaan kami, dan jangan sistem plin plan seperti ini. Yang jelas perusahaan harus bayar hak kami dari pembagian hasil lahan plasma,”katanya.

Lanjutnya berharap kepada pemerintah untuk bisa menengahi dan mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan ini. “Kalau permasalahan ini tidak diselesaikan dalam waktu dekat, kami akan melakukan aksi anarkis,”tegasnya.

Senada Alimin APP menjelaskan jumlah luas lahan plasma sebanyak 501 hektare dan lahan itu sudah produksi sejak tahun 2012. Namun dari hasil lahan tersebut terhitung sejak 2012 hingga April 2018 tidak diterimah oleh masyarakat.

“Kami disini menagih kepada perusahaan PT SAP untuk membayar hasil dari lahan plasma yang kurang lebih selama lima tahun dan jika ditotal sebesar Rp 20 milliar,”jelasnya.

Diakuinya bahwa mereka mendapat uang dari perusahan terhitung sejak Mei 2018 hingga sekarang dan perhektarenya Rp 450 ribu bahkan bisa lebih sesuai dengan harga sawit.

“Disini kami hanya menuntut hasil selama lima tahun yang belum dibayar oleh perusahaan. Jika memang perusahaan itu ingin mensejaterahkan masyarakat tentunya bisa memenuhi permintaan kami,”bebernya.

Dia menambahkan kami jelas tidak terima apabilah perusahaan hanya membayar Rp 1,9 miliar, karena seyogyanya yang harus dibayar perusahaan itu sebesar Rp 20 milliar.

“Kami tidak mau apabilah hanya dibayar Rp 1,9 milliar dan jika tidak memenuhi permintaan kami. Maka kami akan mengambil lahan milik perusahaan, karena sesuai dengan hasil kesepakatan pertemuan 16/1 2019 lalu, apabilah permasalahan tidak dapat dilesaikan dalam pertemuan hari ini, (kemarin, red) kami akan ambil lahan seluas 500 hektare,”terangnya.

Terpisah Pjs Kades Paub Pu’ad mengatakan APP Ampalau jaya menuntut perusahaan SAP untukmengabil hasil kepada perusahaan PT SAP yang sudah beroprasi sejak 2008 hingga 2018, dan sementaraPT SAP baru memberikan uang entah itu uang apa cuma 1,40 ribu perhaktare. Dan masyarakat menuntut hasil kepada perusahan selama lima tahun yang belum dibayar oleh PT SAP.

Karena permasalahan ini sudah lama, maka terciptalah tim oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hari ini melakukan pertemuan dengan perusahaan yang dipasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab), namun dari permintaan masyarakat sebesar Rp 20 milliar, akan tetapi perusahaan SAP hanya ingin membayar sebesar Rp 1,9 milliar.

“Sayangnya belum juga menemui titik terang karena pihak perusahaan tidak bisa memenuhi permintaaan dari masyarakat. Karena dari total secara keselurhan sebesar Rp 20 miliar dan perusahaan ingin membayar Rp 1,9 miliar,”bebernya.

Ia berharap kepada pihak perusahaan agar secepatnya dapat menyelasaikan dan jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. “Kalau bisa secepatnya dapat selesai dan jangan sampai berlarut-larut dan saya selaku Kades tidak bisa membendung jika masyarakat bertindak anarkis,”harapnya.

Sementara itu, Meneger Leda PT SAP Hamida mengatakan apapun yang disampaikan oleh masyarakat dan kami selaku perusahaan siap menampung tuntutan dari masyarakat. Karena kami sipatnya transparan dan akan mengambil jalan tengah.

Mengingat sekarang kondisi SAP merugi dan walaupun begitu SAP tetap memiliki kebijakan, maka dari tuntutan masyarakat Rp 20 miliar dan kami hanya mampu membayar Rp 1,9 miliar.

“Yang jelas SAP sudah memiliki kebijakan dari tuntutan masyarakat hanya bisa membayar Rp 1,9 miliar,”tutup singkat ia (ani)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Apa Komentarmu

More in Muratara

Trending

Terkini

Follow me on Twitter

LinggauKlik

To Top