Connect with us

Pusakum : Stop Outsourcing di Muratara

MLM Media

Pusakum : Stop Outsourcing di Muratara

SAAT Proses Mediasi Berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Muratara

MURATARA, LK – Nasib 22 pekerja lokal di PT. Triariani yang bergerak dibidang Tambang Batu Bara di Desa Beringin Makmur II menunggu kearifan pihak perusahaan dan pemerintah

Pasalnya, ke- 22 pekerja lokal saat ini dirundung bayangan tanpa kepastian karena mereka berstatus pekerja Outsourcing.

Terkait persoalan yang dialami ke-22 pekerja lokal tersebut, DPRD Kabupaten Muratara mencoba melakukan proses Mediasi dengan mengundang pihak terkait pada ,Jum’at pagi (21/12/2018) sekira pukul 08.00 WIB.

Hadir dalam rapat mediasi tersebut yakni Ketua Komisi 1 Hasran sekaligus memimpin rapat, Ketua DPRD, Efriyansah, Amri Sudaryono, Muhammad Hadi, Hermansyah Samsiar  , I Wayan Kocab, Bakri, Disnaker dan Camat Rawas Ilir

Abdul Aziz, selaku Ketua Pusat Kajian Politik dan Hukum (Pusakum)Silampari yang mendampingi ke-22 pekerja lokal tersebut menuturkan bahwa banyak hak-hak normatif pekerja lokal terabaikan, seperti halnya upah dibawah UMK, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tidak didaftarkan, maupum lembur tidak dibayar.

“Alhamdulilah melalui cara mereka menuntut haknya, yang dimediasi oleh DPRD Muratara Lintas Komisi mulai menemui titik terang. Untuk Kekurangan UMK selama setahun dan uang BPJS telah direalisasikan hari ini (Jum’at-red),”jelas Abdul Aziz.

Mengenai upah lembur, Aziz menerangkan bahwa DPRD Kabupaten Muratara telah meminta Disnaker untuk menghitung mengenai tuntutan 22 pekerja agar mereka dapat diangkat permanen di PT. Triariani dan diberikan waktu 1 (satu)minggu untuk dijawab.

“Kesimpulannya, semua pihak meminta perusahaan untuk taat pada aturan hukum, terutama hak-hak normatif pekerja untuk dibayar serta stop Outsourcing di Muratara,”pungkasnya.

Penulis : Reki Alpiko –
Copyright@linggauklik.com 2018

Click to comment

Apa Komentarmu

More in MLM Media

Trending

Terkini

RSS ANDROID NEWBIE ID

LinggauKlik

To Top