Connect with us

Pusakum : Kadishub Muratara Sebaiknya Mundur, Jika Tak Paham Hukum

MLM Media

Pusakum : Kadishub Muratara Sebaiknya Mundur, Jika Tak Paham Hukum

KETUA Pusat Kajian Politik dan Hukum (Pusakum) Silampari, Abdul Aziz

MURATARA, LK – Ketua Pusat Kajian Politik dan Hukum (Pusakum) Silampari, Abdul Aziz nampaknya geram dengan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Muratara, Alha  terkait statementnya jika PT SRMD tidak ada kontribusi dikarenakan Pemkab Muratara belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengaturnya.

“Kadishub Muratara sebaiknya mundur, jika tak paham hukum. Kok mau nunggu diPerdakan terlebih dahulu. Seyogyanya bisa berpedoman kepada UU Nomor 16 Tahun 2013 tentang Daerah Otonom Baru (DOB), dalam Pasal Peralihan jika kita belum memiliki suatu aturan, maka mengacu pada Kabupaten induk,”jelas pria asli Kecamatan Rawas Ilir ini, Kamis (27/12/2018).

Kemudian, dia menambahkan jika mengacu dalam struktur APBD, maka kontribusi pemanfaatan jalan itu bisa masuk dalam pendapatan lainnya.

“Pada intinya harus ada perlakuan yang sama. Jika melewati Jalan di Kabupaten Musi Rawas ada kontribusi, maka di Kabupaten Muratara hendaknya begitu. Hal ini terkesan kita Muratara sangat dilecehkan oleh PT. SRMD. Padahal, sumur dan eksploitasi minyak berada di Muratara,”terang Aziz melalui via teleponpribadinya.

Untuk itu, lanjut Abdul Aziz, dirinya berharap Pemerintah Kabupaten Muratara dan DPRD segera mengambil langkah-langkah konkrit.

“Saya berharap pihak terkait dalam hal ini DPRD dan Pemkab Muratara agar mengambil langkah cepat dan segera mengundang pihak perusahaan SRMD,”harapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)Kabupaten Muratara, Alha saat dimintai keterangan menjelaskan bahwa Dishub tidak mempunyai wewenang akan hal tersebut.

“Kewenangan Dishub sebatas mengawasi jalan dan mengecek kendaraan itu layak jalan atau tidak,”terang Alha melalui via telepon kepada awak media linggauklik.com.

Namun, kendalanya saat ini, lanjut Kadishub Pemerintah Kabupaten Muratara hingga saat ini belum memiliki Peraturan Daerah ( Perda) yang mengatur setiap perusahaan wajib berkontribusi melakukan peningkatan dan pemeliharaan jalan.

“Selama ini hanya rekomendasi pemakaian jalan saja. Kedepan, kita akan buatkan Perda serta semua kendaraan pun harus ber Nomor Polisi BG, jika tidak kita rugi,”pungkasnya.

Penulis : Reki Alpiko-
Copyright@linggauklik.com 2018

 

Click to comment

Apa Komentarmu

More in MLM Media

Trending

Terkini

Follow me on Twitter

LinggauKlik

To Top