Connect with us

MLM Media – Edisi Desember 2018

MLM Media

MLM Media – Edisi Desember 2018

 

Salam Redaksi

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
disertai Salam Hormat.

Pembaca yang mulia…

Anggaran Tahun 2019 akan dimulai sejak pukul 00.01 WIB malam pergantian tahun baru yang akan datang. Tentu setiap daerah di wilayah MLM (Musirawas-Lubuklinggau-dan Muratara) sudah menetapkan Peraturan Daerah (perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019. Dalam penyusunan APBD 2019 itu, pemerintah daerah wajib mentaati Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 yang diundangkan pada Mei 2018 lalu. Kota Lubuklinggau dalam satu kegiatannya menganggarkan dana hibah dan bansos yang sifatnya adalah pemberian sukarela dari pemerintah daerah kepada masyarakat perorangan atau kelompok atau lembaga, instansi tertentu yang memenuhi syarat, tanpa adanya kewajiban untuk mengembalikan alias cuma-cuma. Puluhan lembaga/badan dan ormas diberikan dana ‘seksi’ ini, termasuk Aliansi Pemuda Pengawas Pembangunan Lubuklinggau atau yang dikenal dengan AP3L. Hanya saja, berdasarkan temuan yang kami himpun, ormas berbadan hukum perkumpulan itu tidak cukup syarat untuk mendapatkan dana hibah yang kabarnya mencapai Rp675 juta. Jika anggaran ini memang sudah ‘ketok palu’ maka kami menduga ada semacam skenario yang disinyalir sengaja dilakukan meloloskan anggaran ini. Maka sesuai ketentuan, skenario ini tentu termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Inilah tema sajian utama kami pada edisi II Desember 2018 yang kami kemas di Halaman tengah yaitu halaman 6-7.

Pembaca yang mulia… pada rubrik Sorot yaitu halaman 3 kami mengetengahkan dilema seorang kepala daerah yang harus memecat ASN terlibat korupsi dan sudah inkrah. Kita ketahui bersama di wilayah MLM, ada sejumlah pejabat yang masih aktif sebagai ASN yang tentunya akan dipecat dengan tidak hormat. Siapakah mereka? hemmm…

Di halaman Musirawas Sempurna, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawaan, kami mengungkapkan betapa pentingnya sebuah penghargaan bagi daerah. Namun jika terlalu mudah dan terlalu banyak mendapatkan penghargaan menjadi penilaian sendiri bagi masyarakat. Apa sebenarnya makna dan nilai penghargaan tersebut?

Tak ketinggalan Kabupaten terbaru, Muratara juga menjadi sorotan kami. Kali ini kami membedah anggaran tahun 2016. Dimana kala itu Bupati Syarif Hidayat dan Wakil Bupati Devi Suhartoni baru saja menjabat. Memang saat proses anggaran keduanya tidak terlibat. Namun di segi penggunaan anggaran, Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2015 ini sudah resmi menggunakan anggaran. Ada lima masalah hasil temuan yang patut diduga sebagai ajang korupsi, apa saja? simak di halaman 9.

Kembali ke Kota Lubuklinggau, kami menyajikan betapa perjuangan Pemkot Lubuklinggau dalam mencapai mimpi besarnya yaitu menjadi tuan rumah Asian Games 2018 lalu. “Jualan” utamanya yaitu inclinator ternyata tidak cukup untuk menjadikan kota sebiduk semare ini mendapatkan kehormatan itu. Berbagai peluang dijanjikan, namun semuanya kandas. dan Inclinator pada akhirnya hanya menjadi sebuah fasilitas wisata. Dimana kabarnya 2019 ini akan segera dibuka untuk umum.

Di rubrik Politik, Kami mencoba menganalisa sejauh mana peluang caleg ‘lama’, yaitu caleg yang pernah bertarung di pileg 2014 dan kembali bertarung di Pemilu 2019 ini. Setidaknya ada 41 caleg lama ini mengadu nasib kembali di Pemilu 2019. Artikel ini merupakan lanjutan tulisan pada edisi I yaitu Menakar Peluang Caleg Incumbent di Pemilu 2019.

Dan tidak lupa di gambar cover ada seorang anak muda yang terbilang mumpuni sebagai legislator Provinsi Sumsel. Ia selama ini bekerja sebagai Staf Ahli DPD/MPR RI dan wirausahwan muda di berbagai bidang usaha. Bila diamanahkan masyarakat MLM, ia akan mengabdi dan memajukan kampung halamannya. Anak Muda ini bernama Abrar Amir.

Pembaca yang mulia…

Kami ingatkan kembali, bahwa hadirnya Tabloid MLM Media ini bukan untuk “mencari kesalahan” dimana anggapan ini sudah tertanam di ruang pikiran sejumlah orang, utamanya pejabat pemerintah. Namun kami hadir dalam upaya memberikan sebuah “pelurusan” informasi. Sebab, masyarakat punya hak atas informasi yang luput dari perhatian, ataupun yang sengaja ditutupi. Dan kami lah yang berupaya memfasilitasi hal tersebut.

Pers sering disebut sebagai pilar ke-empat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Walaupun berada di luar sistem politik formal, keberadaan pers memiliki posisi strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial.

“Yang benar kami dukung, yang salah kami luruskan.”

 

Salam,

Redaksi

Click to comment

Apa Komentarmu

More in MLM Media

Trending

Terkini

Follow me on Twitter

LinggauKlik

To Top