Connect with us

Linggau Dimata Masyarakat Indonesia

Kriminal

Linggau Dimata Masyarakat Indonesia

Foto Ist, Peta Wilayah Kota Lubuklinggau

LUBUKLINGGAU, LK – Kota Lubuklinggau sebagai Kota pemekaran dari Kabupaten Induk Musi Rawas dan menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) kini telah beranjak dewasa.

Di usianya yang sudah 17 tahun ini, Kota Lubuklinggau semakin matang dan dilirik semua lapisan, baik investor, wisatawan maupun duta dari daerah lain yang akan melakukan study banding.

Hal ini bukan tanpa dasar, mengingat posisi geostrategis Kota Lubuklinggau menjadi tempat perlintasan jalur tengah Sumatera yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Bengkulu di sisi Barat, Provinsi Lampung di sisi Selatan dan wilayah lainnya di bagian Utara Pulau Sumatera.

Dengan bertemunya berbagai arus lalu lintas tersebut, Kota Lubuklinggau menjadi Kota transit atau Kota pertemuan berbagai kepentingan sosial, ekonomi dan budaya.

Konsekuensi logis dari perpaduan berbagai kepentingan tersebut, menyebabkan Kota Lubuklinggau menjadi Kota yang heterogen.

Namun, dari semua keunggulan tersebut, Kota Lubuklinggau menyimpan berbagai persoalan sosial di masyarakat yang tak kunjung usai.

Foto : Anjal dan Gepeng di Simpang Lampu Merah RCA

Berdasarkan pantauan awak media linggauklik.com, persoalan sosial seperti Anak Jalanan (Anjal) maupun Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) masih banyak kita jumpai diberbagai tempat, seperti halnya di Simpang lampu merah RCA, Simpang lampu merah Kenanga, didepan pusat perbelanjaan dan lain sebagainya.

Foto : Anjal/Gepeng di Depan Alfamart Taba Jemekeh

Tentu hal tersebut lagi-lagi tak luput menjadi sorotan Koordinator Gerakan Sumpah Undang -Undang (GSUU), Herman Sawiran.

Menurut dia, persoalan sosial seperti Anak Jalanan (Anjal) maupun Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Kota Lubuklinggau semakin menjamur seakan ada pembiaran.

“Sebaikny Anjal jangan cuma ditangkap saja, lalu dilepas lagi melainkan orang tuanya dipanggil didata secara masif. Buat aturan anak-anak tak boleh keluar rumah pada jam belajar. Anak yang tak sekolah disekolahkan,”sarannya, Jum’at (30/11/2018).

Lebih lanjut Herman Sawiran menegaskan bahwa jangan ada alasan Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini Dinas Sosial tak punya anggaran untuk menyelesaikan persoalan sosial dimasyarakat tersebut.

“Anggarkan kepada Dinas Sosial. Bisa dialokasikan melalui Dana Hibah. Jadi bisa bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Stop acara Ceremony yang menghabiskan uang rakyat,”tegasnya.

Oleh sebab itu, Koordinator Gerakan Sumpah Undang-Undang mendesak Pemerintah Kota Lubuklinggau dan DPRD Kota Lubuklinggau khususnya Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi yang membidangi masalah sosial seperti Anjal dan Gepeng agar dialokasikan Anggaran khusus serta diterbitkan Perda.

“Tolong buat Perda apa kek, lalu buat program dan besarkan Anggaran untuk ngurus Anjal. Dewan jangan bengong saja, tak ada gagasan taunya jalan-jalan. Kalian itu dipilih oleh rakyat, buat ngurus rakyat,”pungkasnya.

Sementara itu, sampai berita ini diterbitkan Kepala Dinas Sosial Kota Lubuklinggau dan Instansi terkait lainnya belum bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi terkait persoalan sosial dimasyarakat tersebut.

Penulis : Reki Alpiko –
Copyright@linggauklik.com 2018

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Kriminal

Trending

Terkini

RSS ANDROID NEWBIE ID

LinggauKlik

To Top