Connect with us

Integritas KPU Musi Rawas Diragukan

MLM Media

Integritas KPU Musi Rawas Diragukan

TIGA Komisioner KPU Musi Rawas Sedang Tertawa Saat Koordinator Aksi HMI Cabang Lubuklinggau Berorasi

MUSI RAWAS, LK -Integritas Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Musi Rawas yang baru saja dilantik patut diragukan.

Hal ini disampaikan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam(HMI) Cabang Lubuklinggau, saat menggelar aksi damai di depan Kantor KPU Kabupaten Musi Rawas, pada Kamis (24/01/2019) sekira pukul 11.00 WIB.

Ketua Umum HMI Cabang Lubuklinggau, Sa’adillah Muksid melalui Koordinator Lapangan (Korlap),Syariffudin dalam aksinya menuntut bahwa pihaknya mempertanyakan kesiapan KPU Kabupaten Musi Rawas dalam penyelenggaraan pemilu,meminta KPU Kabupaten Musi Rawas tunduk dan patuh terhadap UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan meragukan integritas KPU Kabupaten Musi Rawas.

“Sejauh ini kita belum melihat kesiapan KPU Musi Rawas sebagai penyelenggara sehingga integritas Komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas diragukan,”jelasnya usai orasi.

Selain itu,lanjut Syarif HMI Cabang Lubuklinggau mendesak Komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas jika tidak menjalankan Amanat UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 agar segera mengundurkan diri.

“Jangan sampai bermasalah hukum seperti Komisioner KPU periode sebelumnya,”pesannya.

Sementara itu,Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas, Anasta Tias melalui Divisi Sosialisasi dan SDM, Syarifudin didampingi Divisi Pendataan, Wahyu Hidayat dan Divisi Hukum, Ania Trisna AD menegaskan bahwa KPU saat ini baru berusia 2(dua) minggu sejak dilantik tanggal 07 Januari lalu sehingga baru melakukan penguatan internal.

“Kita baru tanggal 07 dilantik dan hal pertama yang kami lakukan yakni penguatan internal seperti halnya pembentukan relawan demokrasi yang akan dilantik 28 Januari mendatang, pembentukan KPPS di bulan Maret dan hari ini sepeeti kalian lihat pemindahan logistik kotak suara,”ungkapnya.

Jadi, lanjut Syarifudin yakinlah jika Komisioner KPU Kabupaten Musi Rawas akan menjalankan UU Pemilu Nomor 07 Tahun 2017.

“Jika kami melakukan pelanggaran kan ada  peradilan DKPP, dan ada Bawaslu tapi yakinlah kami akan menjalankan sesuai peraturan perundangan,”pungkasnya.

Penulis : Reki Alpiko –
Copyright@linggauklik.com 2019

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Apa Komentarmu

More in MLM Media

Trending

Terkini

Follow me on Twitter

LinggauKlik

To Top