Connect with us

Tingkatkan PAD, BPPRD Musirawas Tagih  Tunggakan Pajak Bersama Kejaksaan

Foto mediasi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lubuklinggau bersama dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musirawas dan juga pihak perusahaan

Lubuklinggau

Tingkatkan PAD, BPPRD Musirawas Tagih  Tunggakan Pajak Bersama Kejaksaan

LUBUKLINGGAU,LK-Guna mengoptimalikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musirawas, turut melibatkan Kejaksaan Negeri setempat.

Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri akan memberikan bantuan hukum non litigasi. Semisal, membantu melakukan penagihan kepada wajib pajak yang menunggak.

Freewan Novio sebagai Kepala Bandan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musirawas, Jadi hari ini Rabu (1/7/2020) melakukan mediasi penagihan utang pajak, sebagaimana diketahui, setelah melakukan penelitian dan evaluasi ternyata masih banyak pajak yang belum terbayarkan.

Rencananya hari ini penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan bantuan, jadi BPPRD mendapati bahwa beberapa perusahaan dari tahun 2017 yang melaksanakan pembangunan-pembangunan menggunakan mineral dan batuan seperti galian C dan sebagainya.

“Menurut rekap kami itu belum terbayarkan pajaknya, oleh karena itu sesuia dengan  hasil MoU kami dengan pihak Kejaksaan, kami meminta bantuan untuk melakukan mediasi penagihan piutang pajak kami ini,”kata Novio kepada Linggauklik.com, Rabu.

Saat ini pihaknya sedang melakukan rekap data  dan hari ini ada satu perusahaan yakni PT.PHML yang dipanggil terkait mediasi piutang pajak.

Jadi harapnya ia,  kepada pihak perusahaan, paling tidak perusahaan bisa membayar piutang pajak ini, sehingga disatu sisi Negara atau daerah mendapatkan pendapatan untuk pembangunan

“Bisa meniningkatkan pendatan Daerah,”terangnya.

Sementara Kasi Datun Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Abdul Halim mengatakan jika ia menghadirkan kedua belah pihak untuk menengahi penyelesaian permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi BPPRD.

“Kita memberikan pendampingan hukum, salah satunya dalam melakukan penagihan adanya tunggakan Pajak,”kata Halim,

Jadi hasil mediasi hari ini, pihak perusahaan meminta waktu untuk memanggi pihak ketiga, mereka akan dihadirkan lagi untuk membahas permasalahan pajak ini.

“Pihak perusahaan ini menunggak pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun 2017 sampai 2019,”ucapnya.

Menurut ia, dengan perusahaan membayar pajak, tentu hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Ia juga menghimbau kepada Perusahaan-perusaahan untuk tepat waktu dalam melunasi pajak, jangan sampai pihak Kejaksaan memanggil seperti ini agar hutang pajaknya dapat diselaikan.

“Dan ini butuh kesadaran yang tinggi,”ujarnya.(rdw)

Penulis : Sudirman – copyright@linggauklik.com 2020

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Lubuklinggau

Trending

Terkini

Follow me on Twitter

LinggauKlik

To Top