Connect with us

Sukseskan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Lubuklinggau Gandeng Kejaksaan Negeri

Lubuklinggau

Sukseskan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Lubuklinggau Gandeng Kejaksaan Negeri

LUBUKLINGGAU,LK-Demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan terlindungi kesehatannya BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau berupaya menjalin kerja sama dan sinergi agar Program JKN-KIS dapat sukses diselenggarakan.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menggelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kabupaten Musi Rawas Utara, Senin (19/08).

Forum yang ketuai oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau yang membawahi Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara ini, beranggotakan dari BPJS Kesehatan, Disnakertrans, dan Dinas Perizinan serta turut mengundang dari Disperindag Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dengan adanya forum ini diharapkan dapat melakukan sosialisasi bersama, pemeriksaan bersama, dan mengevaluasi jalannya Program JKN-KIS di segmen PPU ini. Yang paling penting untuk di Kabupaten Musi Rawas Utara ini kepatuhan pendaftaran dan pembayaran badan usahanya.

“BPJS Kesehatan boleh di acungi jempol dalam menjalankan misi negara untuk memberikan hak konstitusional kepada setiap masyarakat dengan segala upaya yang telah dilakukan. Namun sebenarnya sangat disayangkan masyarakat kita ini belum sadar untuk membangun Indonesia yang lebih sehat melalui program ini,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Zairida.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau Eka Susilamijaya menyampaikan saat ini masyarakat yang belum terdaftar di Kabupaten Musi Rawas Utara jumlahnya mencapai sekitar 87.000 atau 40% dari jumlah masyarakat yang ada. Maka dari itu tujuan kegiatan ini yaitu perluasan cakupan kepesertaan Program JKN-KIS khususnya dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU).

“Menanggapi hal ini kedepannya Bupati Musi Rawas Utara akan mengeluarkan instruksi bahwa untuk TKS akan diwajibkan memiliki JKN-KIS untuk dapat memperpanjang kontrak selanjutnya, dan juga aparat desa tidak akan mendapatkan biaya jasanya sebelum mendaftar ke Program JKN-KIS untuk menambah jumlah kepesertaan JKN-KIS di wilayahnya,” ucap Eka.

BPJS Kesehatan juga menyebutkan ada 10 badan usaha di wilayah Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara yg dilakukan pemanggilan oleh kejaksaan.

Dari 10 badan usaha tersebut dua sudah melakukan pembayaran setelah mendapatkan pemanggilan oleh kejaksaan untuk dilakukan mediasi.

Apabila setelah mediasi badan usaha masih juga belum patuh maka akan diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif.

Menindaklanjuti hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu akan mengundang untuk pemeriksaan bersama sekaligus sosialisasi tentang hukum terkait ketenagakerjaan.(rls)

copyright@linggauklik.com 2019

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Lubuklinggau

Trending

Terkini

RSS ANDROID NEWBIE ID

LinggauKlik

To Top