Connect with us

Soal Foto “Kongkow” Bareng, Ini Kata Kejari Lubuklinggau

Lubuklinggau

Soal Foto “Kongkow” Bareng, Ini Kata Kejari Lubuklinggau

LUBUKLINGGAU, LK – Menanggapi adanya pemberitaan pertemuan Pihak Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dengan Pimpinan PLN ULP Lubuklinggau, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lubuklinggau Hj Zairida angkat bicara.

Menurut Hj Zairida, tidak ada masalah jika bertemu dengan pihak manapun, baik pihak PLN ULP Lubuklinggau maupun pihak Pemkot Lubuklinggau.

Khusus untuk PT PLN (Persero), pihaknya selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) menindaklanjuti MoU (Memorandum of Understanding) yang baru-baru ini dilaksanakan Kajati bersama PT PLN di Palembang.

Kejari Lubuklinggau, Hj Zairida

“Saya tidak ada masalah dengan bertemu dengan siapapun. mengenai pertemuan dengan PT PLN, itu merupakan tindaklanjut dari MoU Kejati dan PT PLN di Palembang baru-baru ini. PT PLN memberikan SKK (Surat Kuasa Khusus-red) kepada Kajati yang nantinya akan disubtitusikan kepada Kejari dibawahnya,” jelas Hj Zairida kepada linggauklik.com, Senin (7/1/2019).

Terkait masalah PT PLN (persero) ULP Lubuklinggau dan Pemkot Lubuklinggau, pihaknya mempertimbangkan keinginan kedua belah pihak serta memberikan pertimbangan hukum bagi keduanya.

Sepanjang belum ada indikasi yang merugikan, pihaknya menawarkan mediasi dan memberikan fasilitasi hal ini agar dapat berjalannya tata kelola pemerintahan dan pembangunan yangg dapat dinikmati oleh masyarakat Lubuklinggau, Mura dan Muratara dalam hal Kelistrikan

Ditambahkannya, jika dikatakan kisruh atau adanya pemahaman itu, domainnya sudah menjadi lain. Dan pada rapat terakhir dengan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) sudah diberikan pelayanan hukum untuk masing-masing introspeksi dulu dan diharapkan dapat diselesaikan bersama.

“Jadi sekiranyapun saya pernah makan dengan orang PLN, apakah itu salah? kan tidak seperti itu. Saya barusan ketemu Wako (Walikota-red) di DPR tadi siang. Sepertinya masing-masing tau sudah bagaimana penyelesaian PJU tersebut kemarin di Forum Kordinasi. Jadi tidak ada yang sulit kalau mau koordinasi,” tukasnya.

Untuk diketahui, PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu (WS2JB) dan PLN Unit Induk Pembangunan Sumbagsel menandatangani kesepakatan kerja sama (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel di bidang hukum perdata dan tata usaha negara (Datun), di Hotel Novotel Palembang, Selasa (11/12/2018) malam.

TANDATANGAN MoU. PLN Unit Induk WS2JB dan PLN UIP Sumbagsel menandatangani kesepakatan kerja sama (MoU) dengan Kejati Sumsel di bidang hukum perdata dan tata usaha negara (Datun), di Hotel Novotel Palembang, Selasa (11-12-2018) malam. foto: Sumseltoday

Seperti yang dirilis sumseltoday.com, Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan oleh para General Manager (GM) dan Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)se-Sumatera Selatan atau di bawah lingkup Kejati Sumsel.

MoU dengan para kajari di Sumsel tersebut merupakan tindak lanjut dari Dirut PLN pada 12 April 2018 di Bali, dalam rangka MoU antara seluruh GM dan Kajati seIndonesia.

“Kerjasama ini merupakan tranparansi dan bentuk kehati-hatian PLN dalam membangun infrastruktur ketenaga listrikan khususnya di sumsel, dalam menjalankan tugas tersebut PLN perlu dukungan dari kejaksaan khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara, karena untuk memberikan legal opinium atau bantuan hukum berupa penanganan masalah hukum atau pendampingan hukum terhadap PLN,” jelas Daryono, General Manager PLN Unit Induk Wilayah S2JB.

Sementara, Kajati Sumsel Ali Mukartono mengatakan, dalam Pasal 30 UU No.16 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, menyatakan kejaksaan tidak hanya berwenang menangani kasus pidanatapi juga perdata dan tata usaha negara.
Kesepakatan kerja sama itu, katanya merupakan manifestasi di bidang perdata dan tata usahanegara, kejaksaan melakukan tugas, wewenang dan fungsi untuk melaksanakan pelayanan hukum, mengamankan kekayaan negara dan melindungi kepentingan umum lewat tindakan litigasi dan non litigasi.

“Untuk masalah tagihan pelanggan yang belum dibayar bisa ditangani kejari masing-masing wilayah,” katanya.

Pendampingan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul, kata Ali, tidak harus lewat jalur pengadilan karena memakan waktu lama.

“Jika memang suatu kasus bisa diselesaikan tanpa harus ke pengadilan, kejaksaan juga bisa memberikan bantuan hukum seperti mediasi,” beber Ali Mukartono.

(ufa)

Copyright.linggauklik_2019

Sumber berita:

PLN UI WS2JB MoU Dengan Kajati Sumsel

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Lubuklinggau

Trending

Terkini

Follow me on Twitter

LinggauKlik

To Top