Connect with us

Pemkot Lubuklinggau Wajib Jamin Kesehatan Warganya

Foto ketua GMNI Kota Lubuklinggau Rikek

Lubuklinggau

Pemkot Lubuklinggau Wajib Jamin Kesehatan Warganya

LUBUKLINGGAU,LK-Sebagaimana amanat konstitusi yang mengatur tentang jaminan kesehatan baik dalam Undang-undang (UU) 1945 Pasal 28 poin H dan kaitannya dengan pasal 34 beserta turunannya UU, PP, Perpres.

Yang mana pada Keputusan Menteri Kesehatan dan lainnya jelas menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan kepada rakyat miskin.

Terkait naiknya iuran BPJS Kesehatan bukan menjadi alasan pemkot untuk berdalih menghentikan pembiayaan penerima bantuan iuran (PBI).

“Pemkot mengklain bahwa ada sekitar 57 ribu warga yang ditanggung iuran BPJSnya dan dalam 1 bulan biaya yang dikeluarkan hampir Rp. 1,3 Miliar,”kata Rikek Ketua GMNI Kota Lubuklinggau, Kamis (13/2/2020)

Menurut hemat ia, itu belum ada apa-apanya jika di bandingkan dengan postur APBD Pemkot. Coba saja kalkulasikan jika benar dalam 1 bulan pemkot menghabiskan Rp. 1,3 Miliar x 12 bulan, artinya baru Rp. 15,6 miliar per tahun.

Masa iya, dengan jumlah anggaran tersebut Pemkot seolah-olah tak berdaya untuk membiayai. Ini bukan soal nominal anggaran tapi soal keberpihakan terhadap rakyat miskin.

“Terlebih jika kita bandingkan dengan anggaran kegiatan-kegiatan yang selama ini dikeluarkan oleh pemkot, saya rasa jauh lebih bermanfaat jika peruntukan APBD diarahkan untuk hal yang menyentuh warganya seperti salah satunya pembiayaan BPJS ini,”jelasnya.

Sekali lagi ia ingatkan, pemkot wajib menjamin warganya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Ini kebutuhan mendasar yang tidak bisa ditawar-tawar.

Terhadap DPRD Kota Lubuklinggu yang salah tugasnya terkait budjeting, ia menyarankan untuk menyortir anggaran pemkot termasuk internal DPRD sendiri yang dinilai tidak bermanfaat.

Jika alasannya adalah terkait iuran BPJS PBI yang membebani APBD, maka sebaiknya anggaran kegiatan lainnya yang harus dicoret.

Salah satu contohnya coba cek dan bandingkan biaya perjalanan dinas anggota DPRD dan biaya BPJS tersebut.
DPRD harusnya mendesak Pemkot untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi warganya bukan malah sebaliknya.(rilies)

Copyright@linggauklik.com 2020

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Lubuklinggau

Trending

Terkini

Follow me on Twitter

LinggauKlik

To Top