Connect with us

Pemkot Linggau dan PT.Cikencreng Mangkir, Sidang Gugatan Masyarakat Ditunda

Lubuklinggau

Pemkot Linggau dan PT.Cikencreng Mangkir, Sidang Gugatan Masyarakat Ditunda

LUBUKLINGGAU,LK-Sidang perdana gugatan perkara Masyarakat di 8 Kelurahan di Wilayah Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau  yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau ditunda sampai 8 Oktober 2019. Alasannya, dikerakanan pihak tergugat tidak tidak hadir alias mangkir dipersidangan, Selasa (17/9/2019) sekitar pukul 14.00 WIB.

Yang menjadi tergugat dalam perkara ini yakni PT.Cikencreng, Pemerintah Kota Lubuklinggau, BPN Kota Lubuklinggau,Kanwil BPN Sumsel dan Kementerian ATR/BPN RI tentang bagi-bagi lahan garapan Masyarakat di 8 Kelurahan di Kecamatan Lubuklinggau Utara I.

Dan pada persidangan hari ini pihat tergugat yang hadir hanya satu yakni dari BPN Kota Lubuklinggau yang diwakili oleh Erlan dan kawan.

Pada persidangan yang dipimpin oleh majelis hakim Ferdinaldo yang didampingi Hendri Agustian dan Indra Lesmana dipersidangan mengatakan Sidang ditunda karena pihak tergugat belum lengkap, dan sidang akan dilanjutkan padal tiga minggu lagi dan pihaknya akan melakukan pemanggilan kembali kepada tergugat.

“Sidang belum bisa dilanjutkan karena para pihak belum hadir, karena sesuai dengan aturan yang ada, hakim tidak bisa melanjutkan sidang karena takutnya pihak tergugat keberatan terhadap hakim,”jelasnya majelis dipersidangan.

Dilanjutkannya jadi pihaknya menunggu dahulu agar pihak-pihak tergugat lengkap sebab itu sidang akan dilanjutkan pada 8 Oktober 2019.

Sementara Pengecara Masyarakat Sambas usai sidang ditunda kepada wartawan menuturkan sidang hari ini dimundur, sampai tanggal 8 oktober 2019, alasan mundur sendiri dikarenakan pihak tergugat tidak hadir dalam hal ini pihak Pemkot, PT. Cikencreng, BPN Sumsel, dan kementerian ATR/BPN RI.

“Harapan kita yang akan datang agar semuanya diminta hadir biar jelas. Tadi sudah disampaikan kepada hakim kalau ngundang jam 10 jangan molor sampai sore,”kata Sambas kepada Wartawan.

Dilanjutkannya yang pihaknya gugat ini bahwa awalnya PT.Cikencreng ini kan menggugat Pemkot dengan subtasinya 11 persil sertifikat yang sudah ditebitkan oleh BPN. Setelah proses berlalu maka  PT.Cikencreng dimenangkan oleh Mahkama Agung dan itu sepengetahuan dirinya tidak PK dan inkrah. Kalau dalam perdamaian ini, itu seharusnya perdamaian khusus subtasi 11 persil itu, itupun tidak bisa lagi kan sudah inkrah harus eksekusi.

Kemudian dalam perdamaian ini diteruskanya meluas berbagi lahan, dan PT.Cikencreng sudah habis masanya dia pihak swasta akan membagi tanah Negara kepada Pemkot 535 hektar dan 630 hektar untuk PT.Cikencreng, seharusnya kalau sudah habis itu tanah Negara dikembalikan dulu wewenangnya kepada BPN.

Dan lanjut ia, seharusnya yang membagi tanah adalah Negara itukan punya Negara apalagi sudah habis waktunya pada 1 sepetember 2017 dan mereka damai pada 2 Oktober 2018. Dan itu berdampak kepada tanah masyarakat yang sudah turun menurun, bahkan sebelum jaman belanda dulu mereka sudah menguasai sampai ke anak cucungnya.

“Dengan dampak ini, itulah gugatan kami itu tanah atau rumah yang dibuat oleh masyarakat dibuat sertifikat sesuai dengan program Jokowi ini tanah terlantar, pihak BPN segera turun,”ungkapnya.

Sementara Humas Pengadilan Negeri (PN) Kota Lubuklinggau Hendri Agustian mengatakan Dalam hukum acara itu gugatan sudah masuk, dan pihaknya sudah panggil para pihak dan para pihak ini kan ada yang di Jakarta artinya panggilan ini bukan panggilan langsung dari PN Linggau, tetapi panggilan melalui PN yang ada di domisili dengan tergugat.

Misalanya dijelaskan Hendri salah satu tergugat itu ada di Jakarta selatan, maka relasi panggilan pihaknya melalui delegasi PN Jakarta Selatan dan PN Jakarta Selatan akan melakukan panggilan itu atas permitaan pihaknya.

“Tadi kita lihat untuk di Jakarta belum ada jawaban apakah relasi perintah kita di Jakarta Selatan sudah dijalankan belum, nah untuk yang di Palembang kita melalui delegasi pn palembang, PN di Palembang sudah dijalankan tapi surat Pemberitahuan belum sampai ke kita,”jelasnya kepada wartawan.

Nah sambungnya, kalau untuk di Pemerintah Kota Lubuklinggau itu sudah sampai, tetapi Pemkot tidak hadir, maka sesuai dengan hukum acara pihaknya akan panggil paling tidak tiga kali, yang penting surat panggilan ini sudah sampai ke yang bersangkutan itulah yang pihaknya anggap sah.

Apabila terusnya, tiga kali tergugat tidak hadir, maka pihaknya anggap mereka tidak akan menggunakan haknya dan sidang tetap dilanjutkan.

“Kalau dia dak sampai, kami nak melanjutkanya saja, kami bisa dituntut orang,”tegasnya.

Tadi lanjutnya, mengenai panggilan kenapa sidang itu di mulai jam 14.00 WIB, PN itu sifatnyo pasif, jadi para pihakla yang aktif. Dan apabila pihak sudah dinyatakan Semua sudah Lengkap, maka pihaknya siap menyidangkan bahkan jam 08.00 WIB pagi, karena itu sudah jam kerja.

“Bukan kita mengulur waktu tidak, ada hak kita, ada juga hak orang lain tetap harus dipertimbangkan adinpai posisi hakim itu harus netral,”tutupnya.(rdw)

Penulis : Sudirman – copyright@linggauklik.com 2019

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Lubuklinggau

Trending

Terkini

Follow me on Twitter

LinggauKlik

To Top