Connect with us

Masih Banyaknya Konflik Agraria di Bumi Silampari

Foto ilustrasi/Sumber Internet

Lubuklinggau

Masih Banyaknya Konflik Agraria di Bumi Silampari

Linggauklik.com, Opini

Lingkungan dan manusia merupakan satu –kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang
dimana secara umum ilmu ekologi suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik

antara organisme dengan lingkungan hidupnya. Akan tetapi Pesatnya pembangunan yang berlangsung di Indonesia berdampak negatif terhadap ekologi yang menjadi tempat bernaung
masyarakat. Persoalan –persoalan akibat massif nya monopoli penguasaan sumber daya alam yang tidak ramah terhadap lingkungan yang mengakibatkan masyarakat terpisah dari sumber
penghidupannya.

Untuk itu pemerintah harus lebih peka akan permasalah-permasalahan agraria yang terjadi di tengah-tangah masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan jalan menuju revolusi sosial melalui reforma agraria untuk merombak ketimpangan sosial, menciptakan tatatan yang lebih adil dan mensejahterakan bagi seluruh rakyat Indonesia, utamanya dalam pengelolaan sumber-sumber agraria, tanah, air
dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi pertiwi. UUPA memilik tiga tujuan dasar, yakni :

1. Meletakkan dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, sebagai alat untuk
membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama
rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur.

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan.

3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian Hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya
Saat ini, ancaman yang lebih besar kembali datang, tepat dalam peringatan 60 Tahun
Kelahiran UUPA 1960. Pemerintah sedang mendorong pengesahkan Omnibus Law –Cipta Kerja untuk mendorong deregulasi, kemudahan investasi dan pengadaan tanah dengan narasi-narasi penciptaan lapangan kerja. Meskipun berbunyi penciptaan lapangan kerja, RUU ini tidaklah
lebih dari jalan pintas pemerintah memberikan karpet merah kepada investor dan kelompok bisnis untuk mengeruk kekayaan agraria nasional.

Seperti yang kita ketahui bersama banyaknya konflik agraria yang terjadi di bumi silampari ini diantaranya :

1. Konflik HGU eks PT. Cikencreng dengan warga dan pemerintah di kota lubuklinggau

2. konflik petani di dusun Cawang Kabupaten Musi Rawas dengan Perusahaan MHP

3.Konflik antara masyakat Suku Anak Dalam (SAD) dengan PT. PP Lonsum di Desa Tebing Tinggi, Kecataman Nibung, Kabupaten Musi Rawas UtaraDan konflik-konflik agraria lainnya.

Oleh Sebab itu GMNI menganggap bahwa perlu adanya langkah Kongkrit yang harus
diambil oleh pemerintahan Lubuklinggau, musi rawas dan muratara yang tidak bertele-tele sehingga Reforma
Agraria benar-benar terwujud. Adapun tuntutan dari GMNI antara lain :

1. Menuntut pemeritahan Lubuklinggau, Musi rawas dan Muratara untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang masih terjadi  karena dianggap sebagai hambatan terwujudnya reforma agraria sejati sesuai amanah Undang – Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang – Undang pokok agraria nomor 5
tahun 1960.

2. Menuntut pemerintah mengimplementasi Undang – Undang pokok agraria nomor 5
tahun 1960 sebagai solusi untuk menciptakan kedaulatan pangan Indonesia.

3. Meminta pemerintah untuk tidak melakukan diskriminasi serta menghentikan
tindakan represif terhadap rakyat, buruh, dan petani yang sedang memperjuangan hak – hak atas tanahnya sebagai sumber penghidupan.

4. Menagih komitmen pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi yang
terjadi pada sektor agraria.

5. Mendesak pemerintan untuk membatalkan pembahasan RUU cipta kerja karena dianggap mengkhianati hak – hak rakyat yang direbut secara tersistem oleh negara
beserta ancaman – ancaman nyata didalamnya.

Ditulis Oleh : Eris Yong Hengki

Ketua DPC GMNI Lubuklinggau

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Lubuklinggau

Trending

Terkini

Follow me on Twitter

LinggauKlik

To Top