Connect with us

Ini Perjanjian Pinjam Pakai Gedung STAI Bumi Silampari Linggau

Foto Kepala BPN Kota Lubuklinggau Bukhori saat membacakan pernjanjian pinjam pakai Gedung STAI Lubuklinggau

Lubuklinggau

Ini Perjanjian Pinjam Pakai Gedung STAI Bumi Silampari Linggau

LUBUKLINGGAU,LK-Yayasan baitul A’la sebelum meminjamkan lahannya kepada Sekolah Tinggi Agama islam Bumi Silampari (STAI) Lubuklinggau, ternyata ada perjanjiannya.

Kepala BPN Kota Lubuklinggau Bukhori mengatakan masalah kejelasan masjid Baitul A’la pada tahun 1985 itu diberikan untuk masjid Baitu A’la, luasnya 16.280 M2 dan sangat jelas status sahnya.

Lalu oleh program Strategi Nasional melalui permen 2018 BPN masukan kedalam program BTSL atas Nasir.

“Masalahnya clear, menunjuk lokasi tanah seluas 16.280 M2 yang terletak di Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau timur,”kata Bukhori, Senin (6/1/2020).

Selain itu  jelas ia, lahan milik Baitul A’la tersebut juga dipinjam pakaikan ke STAI dengan beberapa ketentuan dan perjanjian yakni Satu selama pemakaian agar dapat menjaga fisik gedung dan kebersihan lingkungannya, bersama-sama dengan pemakain lainnya

Kedua lanjutnya, tidak dibenarkan merubah bentuk fisik gedung atau kantor tanpa mendapat persetujuan dari  Yayasan atau Bupati daerah tingkat dua Musi Rawas. Ketiga Dalam masalah saranan lainnya yang menyangkut biaya, kiranya menjadi beban bersama dengan pemakai lainnya

Dan terakhir agar dapat bekerja sama dengan sekolah yang ada di komplek Baitul A’la.

Dijelaskannya Masjid Baitul A’la itu BPN terbitkan dan itu masuk dalam 55 penyerahan aset dari Musirawas ke Kota Lubuklinggau, penyerahan aset ini tidak tanah saja, tetapi tanah bangunan dan dokumen.

Kemarin setelah rapat kedua di kantor Walikota 55 aset itu akan diserahkan dan di nol kan, tapi sampai sekarang dokumennya yang ditunggu-tunggu pemerintah.

“Jadi hak ini tidak bisa dihapus begitu saja, karena hak ini diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 1961 tentang tata cara pencabutan hak-hak atas tanah ,beserta benda-benda yang ada diatasnya,”ungkap ia.

Dan pada Undang-undang nomor 51 tahun 1960 itu diatur lagi, larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah.

“Jadi jelas status kampus STAI dipinjam pakaikan bangunan dan kantor, namun tanahnya tidak, jadi baik-baiklah dengan yayasan Baitul A’la,”tegasnya.

Sementara ketua Masjid Baitul A’la Lukman Ahmad menambahkan tidak tahu kenapa dari pihak STAI menggugat mintak sertifikat dibatalkan dengan alasan pertama tanah itu milik Pemerintah Musi Rawas.

Memang diakuinya  saat itu memang betul tanah tersebut adalah milik pemerintah.

Padahal menurutnya setelah sertifikat itu keluar  seluruh pengurus lembaga pendidikan yang ada didalam lahan Yayasan Baitul A’la dipanggil semua, termasuk pengurus STAI, dan memberi tahu sekarang secara legal formal lahan milik Masjid Baitul A’la.

Dan ia mempersilakan STAI berlajar baik-baik disana, sepanjang masjid belum punya rencana pengembangan lebih lanjut tentang tanah itu, silahkan sampai kapan pun ingin memakainya.

“Tahu-tahu dia gugat minta dibatalkan sertifikat, padahal STAI itu statusnya numpang, tapi itu sah-sah saja”tutupnya.(rdw)

Penulis : Sudirman – copyright@linggauklik.com 2019

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Lubuklinggau

Trending

Terkini

RSS ANDROID NEWBIE ID

LinggauKlik

To Top