Connect with us

Forum Koordinasi Pemeriksaan dan Kepatuhan Lubuklinggau Soroti Badan Usaha Bandel

Lubuklinggau

Forum Koordinasi Pemeriksaan dan Kepatuhan Lubuklinggau Soroti Badan Usaha Bandel

LUBUKLINGGAU,LK-Untuk memantau perkembangan Program JKN-KIS terutama dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), Kejaksaan Negeri Lubuklinggau bersama BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau , Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau, serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Forum Koordinasi Pemeriksaan dan Kepatuhan di Aula Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Selasa (11/08). Forum yang di ketuai oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau kali ini membahas mengenai langkah strategis yang akan dijalankan untuk kepatuhan badan usaha mengikuti Program JKN-KIS dan juga tentang aplikasi Lingkaran.

Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Willy Chandra menyampaikan Kejaksaan Negeri Lubuklinggau siap mendukung Program JKN yang merupakan program negara. “Kami intinya dari Kejaksaan akan ikut membantu dalam Program JKN ini.” ujar Willy.

“Pada intinya, dalam hal ini Kejaksaan dengan tugas dan kewenangannya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) men-support bagaimana supaya bisa kita bantu BPJS Kesehatan menjalankan program JKN.” imbuh Willy.

Menilik pencapaian tahun 2019 lalu, Willy mengungkapkan kerja sama yang dijalin cukup berhasil dengan capaian 98 persen dari jumlah yang dilimpahkan oleh BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau ke Kejaksaan Negeri Lubuklinggau berhasil ditindaklanjuti.

“Sebenarnya pelaku usaha yang tidak patuh bisa dipidanakan. Di Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 hukumnya jelas sekali bisa dipenjara maksimal 8 tahun. Juga di Pasal 19 yaitu memungut iuran dan menyetorkannya, ini jelas sekali bahwa pemberi kerja yang melanggar ketentuan bisa ditindaklanjuti.” kata Willy.

Ditempat yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau, Harry Nurdiansyah mengatakan pada dasarnya badan usaha yang tidak patuh bisa dikenakan sanksi pelayanan publik.

“Sebenarnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013 badan usaha yang tidak patuh bisa dikenakan sanksi pelayanan publik, Seperti tidak diperpanjang izin usahanya jika tidak mengikuti Program JKN-KIS.” papar Harry.

“Untuk itu BPJS Kesehatan mempunyai aplikasi monitoring kepatuhan pelaku usaha secara bersama yaitu aplikasi Lingkaran. Aplikasi ini bisa diakses untuk kita semua sehingga kita bisa melihat progres kepesertaan Program JKN-KIS dari segmen badan usaha.” lanjut Harry.

Harry juga menyebutkan dalam aplikasi tersebut terdapat kemudahan yaitu bisa cek badan usaha yg ada di BPJS Kesehatan termasuk kepatuhannya, dan juga bisa melakukan sosialisasi bersama.(rls/rdw)

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Lubuklinggau

Trending

Terkini

Follow me on Twitter

LinggauKlik

To Top