Connect with us

BPSK Kota Lubuklinggau, Sambangi Kantor Perumahan Syariah, Ada Apa?

Foto Anggota BPSK saat bertemu dengan pihak perumahan syariah di Lubuklinggau

Lubuklinggau

BPSK Kota Lubuklinggau, Sambangi Kantor Perumahan Syariah, Ada Apa?

LUBUKLINGGAU,LK-Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau, mendatangi Komplek Perumahan yang beradi di Lubuklinggau, Kamis (30/7/2020).

Kedatangan terkait kalrifikasi Pelaku Usaha pengembang perumahan sistem KPR Syariah dengan Badan Hukum PT. Buraq.

Pertemuan sendiri dihadiri oleh 7 Ketua dan Anggota Majelis BPSK berikut 3 Sekretariat Panitera.berikut pula dari Pihak Pelaku Usaha PT. Buraq diterima CEO Prita Wulan Kencana yang didapampingi beberapa manager dan bagian marketing

Ketua BPSK Kota Lubuklinggau Nurul Sulhi mengatakan bahwa pada Klarifikasi didapatkan Hasil Kesimpulan, Bahwa  Badan Hukum Pelaku Usaha bukan seperti yang tercantum pada Brosur Resmi, yakni PT. Buraq, melainkan Badan Hukum lain PT. Diruma

Dijelaskannya, yang menurut keterangan Managemen merupakan Hasil Take Over hanya secara lisan, sehingga tidak terdapat Fakta Yuridis suatu Dokumen Hukum Legal Prosesi Take Over.

“Bahwa Managemen tidak dapat membuktikan Keanggotaan REI dan atau telah Berafiliasi dengan Induk Organisasi Pengembang sebagai Pelaku Usaha yang wajib mempedomani Regulasi Perumahan,”kata Nurul Sulhi dalam riliesnya.

Dilanjutkan ia, bahwa pada Program KPR yang mengusung Label Syariah belum pernah memiliki Dewan Pengawas dari Unsur Majelis Ulama Indonesia dan atau Lembaga Keagamaan Islam yang berkompeten mengeluarkan Sertifikasi KPR Syariah.

Sehingga Janji-janji Iklan, Brosur, Pamflet tentang Bonus berbagai Peralatan Rumah, tanpa BI Cheking, tanpa Riba, tanpa Sita  tidak didukung oleh Dokumen Faktual dan Mekanisme yang terukur. Prihal Potensi Perselisihan dan Opsie Ketentuan Baku Penyelesaian Sengketa yang berparadigma hukum.

Dikarenakan Managemen tidak memberlakukan Hak Tanggungan dan atau Pendaftaran Fidusia pada Kanwil Depkumham Sumsel pada semua Persil Rumah sebagai Obyek Fidusia yang dibeli oleh Konsumen secara Kredit.

“Dengan demikian tidak ada Perlindungan Hukum dari Negara apabila terjadi perselisihan antara Konsumen dengan Pelaku Usaha,”terangnya.

Dengan demikian sambung Nun sapaannya, Penjelasan Tanpa Sita adalah tanpa Makna Hukum. Sebab, memang sesungguhnya Pelaku Usaha PT. Buraq tidak mempunyai Hak Hukum untuk melakukan Penyitaan Obyek Sengketa.

Sehingga semua penyelesaian perselisihan wajib ditempuh melalui Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Dikatakannya Managemen tidak dapat membuktikan adanya Publikasi Terbuka kepada publik, menjelaskan Rekam Jejak Keberhasilan KPR Syariah sebelumnya di Kota Bengkulu dan Kabupaten Lahat.

“Karena sebenarnya di Kota Bengkulu tidak murni bergerak di bawah Bendera Usaha PT. Buraq, melainkan sebuah Kerjasama dengan seorang Kontraktor Lokal di Bengkulu,”ungkap ia.

Nun bilang, mengingat Pembangunan semua Rumah Konsumen tidak melibatkan Permodalan dari pihak Perbankan, Managemen tidak dapat memberikan jawaban atas permintaan penjelasan prihal Skema Pembiayaan dan Sumber Permodalan dengan target membangun sekitar 3000 Unit Rumah di Kota Lubuklinggau.

Jika diasumsikan 1 unit Rumah membutuhkan Permodalan sebesar Rp. 75.000.000/Unit x 3000 Persil Rumah, maka dibutuhkan Investasi sebesar Rp. 225.000.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima milyar rupiah).

“Tanpa adanya Modal Awal sebagai bukti Garansi Bank dan atau Deposito, hanya mengandalkan DP minimal 10 persen sampai maksimal 30 persen, sangat mustahil semua unit Perumahan Konsumen dapat dibangun sesuai jadwal yang diperjanjikan,”jelasnya.

Bahwa BPSK telah diperingatkan kepada Pelaku Usaha untuk tidak mensalahgunakan Label Usaha KPR Syariah sebelum adanya Validasi Resmi dari MUI dan atau Lembaga Keagamaan yang berhak menerbitkan Sertifikasi Usaha Syariah.

Karena menurut Nun, spirit dari Usaha berbasis Syariah adalah Kejujuran, adanya Keterbukaan plus Bertanggung jawab. Kesemua itu dilakukan  sedari awal memulai Usaha, mempedomani  kewajiban untuk tunduk/patuh dengan Perizinan yang berlaku, membayar Pajak IMB.

Telah ia sampaikan kepada Pelaku Usaha, dengan semua Klarifikasi dimaksud dipandang perlu diberikan penegasan, bahwa terdapat banyak pelanggaran perizinan, Hal-hal yang berlaku tidak umum, Ketentuan-ketentuan yang dibuat secara sepihak dan tidak berparadigma hukum positif, Ketiadaan Jaminan Aman Investasi sesuai Regulasi resmi pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Termasuk pula ungkap ia, disinyalir  Investor yang tidak memiliki permodalan yang mumpuni namun mengusung Program prestisius, padahal hanya akan mempergunakan putaran modal yang bersumber dari DP Konsumen, sangat besar berpotensi untuk tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya dan berdampak pada kerugian Konsumen secara massif serta massal.

Dengan begitu BPSK Kota Lubuklinggau, menyatakan. Dukungan penuh atas Keputusan Bidang Perizinan guna Penghentian semua kegiatan Operasional Pembangunan Perumahan KPR Syariah PT. Buraq, sampai dengan semua Dokumen Perizinan diselesaikan.

Kemudian diwajibkan memberikan Paparan Terbuka dihadapan Pemerintah Kota Lubuklinggau, Pemangku Kepentingan Label Syariah, Konsumen dan Para Penggiat Perlindungan Konsumen. 2).

Selain itu Wajib dilakukannya Pengehentian semua kegiatan Transaksi atau Pengumpulan Dana Konsumen, berupa Booking Fee, Down Payment dan Angsuran bulanan KPR Syariah, sampai dengan kewajiban pada angka (1) telah sepenuhnya dilaksanakan oleh Pelaku Usaha.

Laporan Terbuka disampaikan oleh BPSK Kota Lubuklinggau sebagai amanah dari UU. RI No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.kemudian pula untuk mewujudkan Pelaku Usaha yang bermartabat dan bertanggung jawab, Terselenggaranya Iklim Investasi yang sehat di Kota Lubuklinggau.

“Guna Terwujudnya usaha-usaha berkesinambungan dalam memberikan perlindungan terhadap Konsumen Indonesia,”tutupnya.(rls/rdw)

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Lubuklinggau

Trending

Terkini

Follow me on Twitter

LinggauKlik

To Top