Connect with us

Transparansi Anggaran Masih Setengah Hati

Lipsus

Transparansi Anggaran Masih Setengah Hati

“Dapat darimana kalian data ini? ini kan rahasia negara,” ucapan ini sering kali terlontar dari sejumlah mulut pejabat pemerintah khususnya Kabupaten Musi Rawas, tatkala wartawan ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penggiat Anti Korupsi menyodorkan lembaran dokumen anggaran.

Pernyataan “Dapat darimana kalian data ini?” menunjukkan bahwa hak masyarakat terkait informasi anggaran masih disembunyikan. Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) masih belum berlaku di Bumi Lan Serasan Sekentenan ini. Meski UU ini diperkuat dengan Permendagri Nomor 35 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan kemendagri dan pemerintah daerah.

UU KIP adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Selatan (Sumsel), Nunik Handayani, masih takutnya pemerintah daerah memberikan informasi terutama terkait anggaran kepada masyarakat, mengindikasikan bahwa Pemkab tersebut selain tidak mematuhi peraturan pemerintah terkait peraturan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik juga mengindikasikan adanya permainan dalam anggaran.

“Pemerintah yang belum membentuk PPID, artinya belum memberi informasi secara transparan pada masyarakat selain itu telah menciderai hak masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan informasi sesuai undang-undangnya,” terang Nunik.

Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan dengan tagline pemerintahannya saat ini yaitu Mura SEMPURNA sepertinya tidak tega jika UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, Permendagri Nomor 35 tahun 2010 serta Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2010 tidak dilaksanakan. Terlebih dalam PP itu disebutkan bahwa pejabat PPID harus sudah ditunjuk paling lama (1) satu tahun terhitung sejak PP No 61 tahun 2010 ini diundangkan yaitu pada tanggal 23 Agustus 2010. 2010 ya, catet.

Selama dua tahun H Hendra Gunawan menjabat sebagai Bupati Musi Rawas, peraturan keterbukaan informasi publik, itu belum ia toleh. Akhirnya, terbitlah Peraturan Daerah (Perda) No 25 tahun 2018 tertanggal 28 Februari 2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan resmi diundangkan. Kemudian turun pada Keputusan Bupati Mura No 268 Tahun 2018 tentang penunjukkan Pejabat PPID di Lingkungan Pemkab Musi Rawas.

Bupati Musirawas H Hendra Gunawan menyatakan, salah satu kunci pembangunan daerah adalah bagaimana pemerintah dapat mengelola dan menyampaikan informasi kepada publik. Sehingga tidak terjadi kesalahan informasi yang dapat berpengaruh pada persepsi dan dukungan publik kepada pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Demikian diungkapkan H Hendra Gunawan sebelum membuka secara resmi acara sosialisasi tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Induk dan PPID Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam keterbukaan informasi publik, Kamis (19/04/2018) di Gedung Auditorium Pemkab Mura.

Dikatakannya, sistem keterbukaan informasi publik melalui PPID merupakan hal yang baru dan akan diterapkan di daerah ini. Walaupun ada beberapa daerah yang telah lebih dulu menerapkannya, namun ini akan menjadi awal yang baik bagi Pemkab Musirawas untuk menunjang kemajuan daerah dengan memberikan informasi kepada publik.

“Diharapkan seluruh pimpinan OPD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sama-sama memahami kegiatan ini untuk menyampaikan setiap informasi baik program maupun kegiatan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Tidak ada alasan lagi untuk tidak menyampaikan informasi,” kata H Hendra Gunawan.

Ditekankan kepada pejabat dan ASN yang telah diberikan amanah untuk dapat mengelola anggaran dan program dengan mempedomani enam azas. Yaitu, transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipasi, kesamaan hak dan kesinkronisasian hak.

“Diharapkan OPD terkait dapat berpartisipasi dalam memberikan informasi dan dapat melengkapi dokumen-dokumen. Dengan gotong royong bersama untuk membangun Musirawas menjadi lebih baik,” ujarnya.

Empat bulan kemudian, Pemkab Musi Rawas melalui Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Musi Rawas menggelar Pelatihan Aplikasi PPID. Selama tiga hari, Dinas ini melatih 14 Admin PPID tingkat Kecamatan dan 35 Admin PPID tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Hasilnya bagaimana? Transparansi anggaran Pemkab Mura salah satunya bisa dilihat website resmi Pemkab Musi Rawas yang dikelola Diskominfo-tik di http://www.musirawaskab.go.id.

Pada kategori Transparansi Anggaran, ada beberapa sub kategori seperti RPJMD 2010-2015, Rentra SKPD (isinya: 2010-2015), Renja SKPD (2015), RPJP 2005-2025, RKPD 2016, TPAD (LAKIP) 2015, IKU Sekretris DPRD 2015. Nah pada sub kategori LKJIP 2016 Kab Mura, Perjanjian Kinerja 2017 dan Hibah Bansos 2017, jika di klik, maka akan tertulis “error 404: Maaf halaman yang anda cari tidak dapat ditemukan. Atau telah dihapus”

Mari berganti di Kategori Informasi Publik dimana ada data Hibah NPHD 2017.pdf maka anda akan dihadapkan windows pop up bertuliskan “Password required. This document is password protected. Please enter a password.”

Begitu juga di website http://jdih-musirawaskab.id transparansi anggaran juga belum dilaksanakan. Seperti misalnya pencarian tentang Perda APBD Tahun 2018. Di katalog tertera bahwa perda APBD 2018 bernomor 14 tahun 2017 tanggal 28 Oktober 2017. namun saat di search, perda itu tidak ada. begitu juga dengan kategori Perbup, Pejabaran APBD 2018 bernomor 68 tahun 2017 tertanggal 29 Desember 2017, nihil.

Kondisi ini memperlihatkan kalau keterbukaan informasi publik di Musi Rawas, belum sepenuhnya dilaksanakan. Terlebih pada tranparansi anggaran, Pemkab Mura masih ‘belum rela’ anggaran dana yang ada diperlihatkan ke publik. Tekad untuk melakukan upaya keterbukaan informasi publik dan transparansi anggaran masih setengah hati.

sumber:
http://www.musirawaskab.go.id
https://www.timesindonesia.co.id
http://www.rmolsumsel.com

NOTE: Artikel ini sudah dicetak di Tabloid MLM Media Edisi November 2018

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Lipsus

Trending

Terkini

RSS ANDROID NEWBIE ID

LinggauKlik

To Top