Connect with us

PT Cikencreng VS Pemkot Lubuklinggau, Damai? (1)

Lipsus

PT Cikencreng VS Pemkot Lubuklinggau, Damai? (1)

(SAJIAN UTAMA I)

JUMAT, 23 Oktober 2018 merupakan hari bersejarah bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau dan PT Cikencreng. Kedua pihak yang bersengketa terkait lahan di Kecamatan Lubuklinggau Utara I, pada hari itu bersedia untuk mengakhiri persengketaan sepakat melakukan perdamaian. Perdamaian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum.

Sekda Kota Lubuklinggau, Rahman Sani membenarkan telah terjadi kesepakatan damai. Menurut ketentuan dasar hukum, PT Cikencreng masih mempunyai hak perdata, untuk mengelolah lahan. Dari pada nantinya tidak ada penyelesaian dan berlarut-larut panjang, jadi pihaknya sepakat untuk mencari solusi.

“Mereka tetap akan memberdayakan lahan itu. Sementara untuk lahan yang sudah dimiliki kita (pemkot) akan tetap ada, karena disana banyak fasilitas umum,” kata Rahman Sani, Senin (5/11/2018).

Dilanjutkan Rahman Sani, PT Cikencreng juga menyadarinya dan mereka tidak mempermasalahkan itu. Dari sekian lahan yang ada, tidak semuanya digunakan untuk PT Cikencreng dan akan dimanfaatkan oleh Pemkot untuk perkembangan kota.

Dari hasil rapat, lanjutnya, sudah terbentuk Tim Penataan Tanah yang diketuai Wakil Walikota Lubuklinggau Sulaiman Kohar dan Wakil Ketua; Tim Asissten III serta anggotanya diikuti seluruh pihak yang terkait.

“Kita sudah rapat untuk membentuk Tim Penataan Tanah dan akan ada rapat kedua. Dan tim sendiri akan membahas apa selanjutnya yang akan dikerjakan, terutama lahan yang sudah dikuasai oleh masyarakat. Dan rencananya nanti akan relokasikan bagi yang sudah membangun rumah,” terang Rahman.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Alimin Ribut Sujono melalui Humas Hendri Agustian saat dikonfimasi juga membenarkan telah menyidangkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak.

“Para pihak menerangkan bahwa bersedia untuk mengakhiri persengketaan. Kedua belah pihak mengadakan persetujuan kesepakatan untuk berdamai yang tertuang dalam akta perdamaian,” kata Hendri Agustian, Senin (5/11/2018).

Perseteruan antara PT Cikencreng versus Pemkot Lubuklinggau dimulai sejak Juni 2016 lalu. Dimana PT Cikencreng menyampaikan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang dengan objek sengketa terkait terbitnya 11 Sertipikat Hak Pakai (SHP) yang pakai untuk pembangunan kantor pemerintah, sekolah, puskesmas dan sebagainya.
PT Cikencreng mengajukan gugatan pertama ke PTUN Palembang diregistrasi tanggal 2 Juni 2016. Melalui Kuasa Hukumnya, yaitu para advokat pada kantor Hukum Asep Ruhiat dan Patners menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau selaku Tergugat I dan Pemerintah Kota Lubuklinggau selaku Tergugat II. PT Cikencreng menuntut agar membatalkan atau menyatakan tidak sah surat keputusan 11 SHP yang dikeluarkan Tergugat I dan mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan 11 SHP yang sudah diterbitkan.

Persidangan ini memakan waktu cukup panjang dan pada akhirnya, tanggal 24 Oktober 2016, Majelis Hakim Tingkat Pertama PTUN Palembang melakukan Musyawarah untuk mengambil keputusan yaitu Putusan Nomor 28/G/2016/PTUNPLG tanggal 27 Oktober 2016 yang amarnya MENOLAK EKSEPSI Tergugat dan Tergugat II, menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat I berupa 11 SHP dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut 11 SHP.

Tak puas akan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama PTUN Palembang, Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau dan Pemkot Lubuklinggau mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan yang diregistrasi pada tanggal 9 Januari 2017. Majelis Hakim PTTUN Medan dalam putusannya yaitu Putusan Nomor 08/B/2017/PT.TUN.MDN. tanggal 23 Januari 2017, amarnya adalah Menguatkan Putusan PTUN Palembang.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau dan Pemkot Lubuklinggau kembali mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung yang diregistrasi 4 Mei 2017. Tanggal 13 Juni 2017 Mahkamah Agung membacakan putusan yang pada intinya Menolak Kasasi dari Pemohon (Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau dan Pemkot Lubuklinggau).
Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung diantaranya adalah Penggugat (PT Cikencreng) telah mempunyai Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha (SKPHGU) Nomor 19/HGU/BPN/1992, tanggal 19 Agustus 1992 berakhir 31 Desember 2017 dengan luas 1.245 Ha yang dikeluarkan oleh Kepala BPN, akan tetapi saja belum ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertipikat HGU.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 07 /Pdt-G/2015/PN.Llg, tanggal 8 Juli 2015 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam perkara antara: Penggugat melawan Debi Candra, diputuskan bahwa Penggugat sebagai PEMILIK SAH atas tanah pada SKPHGU Nomor 19/HGU/BPN/1992, tanggal 19 Agustus 1992 berakhir 31 Desember 2017, luas 1.245 Ha.

Bahwa Surat Pelepasan Tanah yang dijadikan dasar penerbitan beberapa Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai tanpa didukung oleh permohonan dari pemilik hak yang dilampiri dengan Akta Pelepasan Hak yang dibuat di hadapan Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 131 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa jika pemerintah membutuhkan tanah yang sudah diberikan Hak Guna Usaha terlebih dahulu kepada Termohon Kasasi/Penggugat, seharusnya Pemohon Kasasi/Tergugat tetap memperhatikan hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi harus ditolak.

Keputusan Mahkamah yang diketuai Irfan Fachruddin dan Anggota Yosran, Is Sudaryono serta Panitera Rut Endang Lestari ini telah BERKEKUATAN HUKUM TETAP.

Sehingga, tuntutan berupa membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan 11 SHP yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau dan mencabut Surat Keputusan 11 SHP harus dilaksanakan.

*** PERPANJANG HGU
Atas pencabutan dan pembatalan 11 SHP itu, kemudian PT Cikencreng mengajukan permohonan perpanjangan HGU kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan.

PT Cikencreng mengajukan permohonan perpanjangan HGU dengan surat tertanggal 18 Mei 2017 masing-masing dengan Nomor 003/CKC/LL/V/2017, 004/CKC/LL/V/2017 dan 005/CKC/LL/V/2017, maka terhitung empat bulan belum juga diproses, oleh PT Cikencreng dianggap sebagai keputusan penolakan.

***GUGAT MENTERI
Atas keputusan penolakan tersebut PT Cikencreng menggugat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (Tergugat I), Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan (Tergugat II) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau (Tergugat III) ke PTUN Jakarta dengan obyek sengketa keputusan menolak. Pengajuan itu diregistrasi di 12 Desember 2017.

PT Cikencreng mengajukan gugatan agar mewajibkan Para Tergugat untuk menunda putusan fiktif negatif yang merupakan sikap diam/penolakan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar tidak memberikan hak atas tanah kepada pihak lain diatas lahan Hak Guna Usaha milik PT Cikencreng.

Mewajibkan kepada Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (Tergugat I) untuk memproses permohonan dan menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha sebagaimana yang dimohon PT Cikencreng.

Mewajibkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan (Tergugat II) untuk memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Menteri atas permohonan Perpanjangan Jangka Waktu HGU yang dimohonkan PT Cikencreng.

Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau (Tergugat III) untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha atas Surat Keputusan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha yang dimohonkan PT Cikencreng.
Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan segera (Uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Tergugat menyatakan Banding, Verzet, atau Kasasi.

Dalam persidangan terungkap bahwa, Tergugat II membantah dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam Eksepsi. Ia menyebutkan objek sengketa yaitu keputusan menolak adalah bukan sengketa tata usaha negara karena Tergugat II telah menjawab dengan Surat Nomor 2282/16300.8/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan permohonan belum dapat diproses.

Tanggal 2 Maret 2018 Majelis Hakim Tingkat Pertama PTUN Jakarta mengambil Keputusan yaitu Putusan Nomor: 262/G/2017/PTUN-JKT berbunyi; permohonan penundaan PT Cikencreng ditolak dan Gugatan Penggugat tidak diterima. Menerima Eksepsi dari Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan (Tergugat II) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau (Tergugat III) bahwa obyek sengketa bukan keputusan tata usaha negara sehingga tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya.

PT Cikencreng kecewa kemudian mengajukan Banding ke PTTUN Jakarta yang diregistrasi 22 Juni 2018. Dalam putusannya Nomor: 158/B/2018/PT.TUN.JKT, Majelis banding PTTUN Jakarta menguatkan Putusan Majelis Tingkat Pertama PTUN Jakarta.

Saat menggugat Menteri Agraria dan jajarannya yang dianggap menolak permohonan perpanjangan HGU, PT Cikencreng juga menggugat Pemkot Lubuklinggau (tergugat) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat) ke Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau dengan tuntutan perdata perbuatan melawan hukum. PT Cikencreng menggugat ganti rugi atas tanah miliknya yang diambil secara melawan hukum oleh Pemkot Lubuklinggau. Tanggal 4 Desember 2017 gugatan ini diregister.

Pekan lalu, tepatnya Jumat, 23 Oktober 2018, Para Pihak setuju dan sepakat mengakhiri persengketaan sebagaimana materi gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan Nomor Register : 40/PDT.G/2017/PN.LLG melalui perdamaian yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama.

Keputusan yang berkekuatan hukum tetap ini, diputuskan Majelis Hakim dengan Hakim Ketua Alimin Ribut Sujono, Hakim Anggota Andi Barkan Mardianto dan Syahreza Papelma. Majelis Hakim menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati dan membayar biaya perkara sebesar Rp25.010.000.

>> lanjut¬† “PT Cikencreng Bakal Alih Profesi?”

NOTE: Artikel sudah dicetak Media MLM Edisi November 2018

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Lipsus

Trending

Terkini

RSS ANDROID NEWBIE ID

LinggauKlik

To Top