Connect with us

Ulah Mantan Ketua KTNA Musi Rawas, Negara Rugi Rp.477 Juta

Foto saat proses sidang dugaan korupsi dana hibah KTNA Musi Rawas melalui virtual

Kriminal

Ulah Mantan Ketua KTNA Musi Rawas, Negara Rugi Rp.477 Juta

LUBUKLINGGAU,LK-Mantan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Catur Handoko, pada Selasa (9/11/2021) kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) palembang.

Kali ini sidang digelar dengan agenda pembuktian dengan pemeriksaan saksi, karena Pandemi Covid-19 pembacaan dakwaan digelar secara virtual.diketuai Hakim PN Tipikor Palembang Sahlan Efendi, dibantu Hakim Anggota Waslam Makhsid dan Ardlan Angga, dengan Panitera Pengganti (PP) Barto.

Sementara terdakwa mengikuti sidang secara Zoom Meeting di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau yang didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum PN Tipikor Palembang Supendi.

Terdakwa yang merupakan warga Desa Sugih Waras, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Mura disidang karena diduga korupsi anggaran hibah PENAS KTNA Mura Tahun Anggaran 2021 senilai Rp 1.073.000.000.

Kepala Kejari Lubuklinggau Willy Ade Chaidir, melalui Kasi Pidsus Yuriza Antoni didampingi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bidang Pidsus Kejari Lubuklinggau, Rahmawati dan Agrin Nico Reval membenarkan ada satu saksi dihadirkan langsung di PN Tipikor Palembang.

Satu saksi yang dihadirkan yakni Dewi Astuti Selaku Tim ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumsel

Sebelum memberikan kesaksian, para saksi disumpah di bawah al-Quran memberikan keterangan saksi yang sebenarnya.

Saat memberikan keterangan saksi, Dewi Astuti menyatakan dari perhitungan BPKP Sumsel akibat perbuatan tersangka Catur negara mengalami kerugian sebesar Rp. 477 juta.

Menurutnya kegiatan KTNA Penas di Padang, memang ditundah, dan terdakwa catur sudah menerima surat penundahan mestinya uang sebanyak Rp 1. 075.000.000 yang di cairkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas seharus di kembalikan langsung oleh terdakwa.

Namun oleh catur uang tersebut sudah dibelanjakan oleh terdakwa Catur, jadi kegiatan seperti tidak boleh dilakukan. Karena dana hibah sesuai dengan NPHD yang ditandatangani oleh terdakwa berlaku hingga Desember 2020

Dari uang yang dihitung ahli BPKP yang mana sudah dibelanjakan Catur yang masih di percaya tidak dihitung oleh ahli, seperti uang perjalanan Catur untuk survei di lokasi.

Yang dihitung ahli mulai dari biaya pemondokan di Padang, belanja batik di Deskranasda Mura, Poto Copy Tawazun, belanja Toko Milasport Tanah Abang Jakarta, serta gaji para anggota KTNA dan biaya PO Bus Linbersa atau seperti penjelasan saksi disidang sebelumnya

Dari keterangan saksi ahli BPKP Sumsel, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya Supendi membenarkan dan tidak menyangkal

Sidang akan kembali dilaksanakan Selasa (16/11) dengan agenda pemeriksaan terdakwa.(rdw)

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Kriminal

Trending

Terkini

RSS ANDROID NEWBIE ID

LinggauKlik

To Top