Connect with us

Sudartoni Dituntut Tiga Tahun Penjara

Foto terdakwa Sudartoni saat menjalani sidang

Kriminal

Sudartoni Dituntut Tiga Tahun Penjara

LUBUKLINGGAU,LK- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lubuklinggau menuntut terdakwa Sudartoni (56) dengan pidana penjara selama tiga tahun penjara, denda Rp50 juta serta subsidair 6 bulan kurungan.

Kemudian menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 29.608.000 dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

Sidang yang dibacakan secara virtual, Senin (13/9) pukul 11.00 WIB, yang diketuai Majelis Hakim PN Tipikor Palembang Abu Hanifah, dibantu Hakim Anggota Waslam Makhsid dan H Arizona Megajaya, dengan Panitera Pengganti (PP) Barto digelar secara virtual. Terdakwa berada di Lapas Klas IIA Lubuklinggau didampingi Pengacara dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PN Tipikor Palembang Suhendi.

Terdakwa mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muratara disidangkan karena diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi kegiatan uji kompetensi pejabat struktural pada BKPSDM Kabupaten Muratara Tahun Anggaran 2017.

Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Willy Ade Chaidir, melalui Kasi Pidsus Yuriza Antoni didampingi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bidang Pidsus Kejari Lubuklinggau, Rahmawati dalam tuntutannya mengatakan berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi- saksi dan tim ahli

Bahwa terdakwa Sudartoni terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasai 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsider.

Dengan itu menyita barang bukti berupa 37 berkas foto copy satu bundel Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor :039/KPTS/BKPP/2016 tentang pencabutan penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), Pelaksana Harian (PLH) dan Pelatihan Kab. Musi Rawas Utara (Firdaus, SH.,M.Hum. sebagai PLT. Kepala BKPP Kab. Muratara) Nomor 1 s/d 37 tetap terlampir di dalam berkas perkara. Serta uang sejumlah Rp. 201.650.000, dirampas untuk negara.

Atas tuntutan tersebut ketua majelis hakim PN Tipikor Palembang Abu Hanifah menanyakan kepada terdakwa atas tuntutan tersebut,

Terdakwa mendengar atas tuntutan tersebut. Atas dasar itu terdakwa yang didampingi penasihat hukum Supendi SH MH akan menyusun nota pembelaan (pledoi) secara tertulis.

Dengan adanya pledoi dari terdakwa majelis hakim kembali menunda persidangan dua mingu kedepan pada Senin (27/9) dengan agenda pledoi dari terdakwa.

Untuk diketahui, dalam kasus dugaan korupsi lelang jabatan di Kabupaten Muratara, Majelis Hakim Tipikor Palembang telah menetapkan dua terpidana. Yakni, Terpidana Riopaldi dengan hukuman 1 tahun 6 bulan, dan Terpidana Hermanto dengan 2 tahun penjara.

Dalam pengembangannya, majelis hakim memerintahkan JPU untuk menetapkan Sudartoni sebagai tersangka. Saat ini Sudartoni tengah menjalani proses persidangan, di Pengadilan Tipikor Palembang.

Dalam dakwaan JPU disebutkan bahwa Terdakwa Sudartoni, selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Utara sekaligus menjabat sebagai Pengguna Anggaran dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara bersama-sama dengan terpidana Riopaldi Okta Yudha, dan terpidana Hermanto.

Kasus dugaan korupsi pada kegiatan Lelang Jabatan di Kabupaten Muratara, yang menjerat kedua terpidana, Rio Paldi dan Hermanto, pada tahun 2016 lalu, melakukan suatu kegiatan yang tidak tertulis di APBD yang dibuatkan dan dicairkan di tahun anggaran APBD 2017 tercantum sebesar Rp900 juta.

Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 yakni kegiatan uji kompetensi (lelang jabatan) 32 OPD untuk ASN di Kabupaten Muratara sehingga patut diduga telah menyalahi aturan dikarenakan anggaran belum ditetapkan.(rdw)

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Kriminal

Trending

Terkini

RSS ANDROID NEWBIE ID

LinggauKlik

To Top