Connect with us

Sidang Kasus Lelang Jabatan Fiktif di Muratara, Sudah 27 Saksi Dihadirkan

Foto penuntut umum saat menggelar sidang secara virtual di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau

Kriminal

Sidang Kasus Lelang Jabatan Fiktif di Muratara, Sudah 27 Saksi Dihadirkan

LUBUKLINGGAU,LK-Penuntut umum Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, sudah menghadirkan 27 saksi dalam persidangan kasus Korupsi Lelang Jabatan Fiktif di Kabupaten Muratara.

Pada sidang yang digelar, Senin (11/01/2021) kemarin penuntun umum menghadirkan 10 orang saksi. Dan pada sidang sebelumnya sudah 17 saksi yang dihadirkan.

Kedua terdakwa yang disidangkan yakni Mantan Bendahara Pengeluaran BKPSDM Kabupaten Muratara bernama Riopaldi Okta Yudha dan Hermanto selaku Kabid.

Sidang sendiri  digelar secara virtual,  para saksi memberikan keterangan dari Kejaksaan Negeri Lubuklinggau. Sementara terdakwa berada di Lapas Lubuklinggau. Dan Majelis hakim Abu Hanifa di Pengadilan Tipikor Palembang.

Kepala Kejaksaan Negeri Willy Ade Chaidir melalui Kasi Pidsus Yuriza Antoni sidang kali ini masih dengan agenda keterangan saksi.

“Agenda sidang kemarin, masih pemeriksaan saksi,”kata Yuriza Antoni, Selasa (12/1/2021).

Dikatakannya, kali ini dalam.persidangan ia menghadirkan saksi-saksi yakni Putut Sety Adi, Ahyaruddin,  Rozali, Drs. Ralin, Firdaus, Sudartoni, Erwin Syarif, Dwi Apriyani,  Syamsu Anwar, dan Herman Suwandi.

Selanjutnya sidang kembali digelar Senin depan, masih dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Seperti diketahui Kronologis singkat yang membuat kedua terdakwa disidangkan bermula pada tahun 2016 terdapat kegiatan uji kompetensi pejabat struktural dan pegawai potensial pada BKPSDM Kabupaten Muratara.

Dan kegiatan tersebut di laksanakan di Hotel Palembang selama enam hari, dan tidak dianggarkan pada DIPA tahun 2016 atas peritah dari Abdula Macik selaku Plt sekda Kabupaten Muratara pada saat itu.

Lalu Sekda meminta terdakwa Hermanto agar mencarikan donator pelaksana kegiatan tersebut dengan memberikan honorarium pagi panitia seleksi.

Kemudian untuk menutupi pengeluaran dana kegiatan pada tahun 2016 tersebut, tedakwa Riopaldi Okta Yudha, melaksanakan pencairan dana kegiatan uji kompentensi pejabat struktural dan pegawai potensial dengan anggaran sebesar Rp900 juta.

Dan mereka membuat Spj fiktif kegiatan tersebut, seolah-olah dilaksanakan di Hotel 929 di Lubuklinggau, akan tetapi kegiatan tersebut tidak perna dilaksanakan di Hotel 929. Akibat Fiktif tersebut Negara mengalami kerugian.

Dan berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Sumatera selatan, dan mengakibat kerugian Negara sebesar Rp 366.605.170, (Tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus lima rubu seratu tuju puluh).(rdw)

Penulis : Sudirman – copyright@linggauklik.com 2021

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Kriminal

Trending

Terkini

Follow me on Twitter

LinggauKlik

To Top