Connect with us

Perlunya LPAS Bagi Anak Yang Terjerat Kasus Hukum

Foto Pengadilan Negeri Lubuklinggau menggelar Rapat Koordinasi Criminal Justice System (CJS) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kamis (13/2/2020)

Kriminal

Perlunya LPAS Bagi Anak Yang Terjerat Kasus Hukum

LUBUKLINGGAU,LK-Pengadilan Negeri Lubuklinggau menggelar Rapat Koordinasi Criminal Justice System (CJS) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) perihal tentang Sistem Peradilan Pidana  di Musi Rawas (Mura), Lubuklinggau dan Muratara.

Salah satu koordinasikan antara Forkopimda yakni mengenai perlunya ada Lembaga Penititpan Anak Sementara (LPAS) di tiga wilayah tersebut.

LPAS adalah bangunan tempat menitipkan anak-anak yang terlibat atau menjadi pelaku kejahatan, dan sedang berhadapan dengan hukum di pengadilan.

Selama proses hukum, sebagaimana amanat Undang-Undang  nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak berusia di bawah 18 tahun tidak boleh ditahan di rutan Polri atau Lapas. Sebab itu perlunya dibangun LPAS.

“Lembaga Penitipan Anak Sementara itu, supaya anak-anak yang benar-benar menunggu proses Peradilan atau proses dipersi itu tidak dimasukan dalam penjara atau lapas, tetapi ada lembaga tersendiri itu menurut undang-undang,”kata Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Mimi Haryani, Kamis (13/2/2020).

Dijelaskan ia, untuk tiga wilayah yang masuk dalam naungan PN Lubuklinggau sendiri belum mempunyai LPAS, jadi itu akan diusulkan supaya mempunyai LPAS Untuk tiga wilayah yakni Mura, Lubuklinggau dan Muratara.

Jadi menurutnya, itu yang pihaknya  konsentrasikan supaya anak-anak ini kan prinsipnya harus diberikan haknya, meskipun dia melakukan tindak pidana tetapi anak-anak harus dilakukan sebagaimana anak-anak.

“Anak tidak boleh dikekang kebebasannya, tetap harus kita didik supaya nantinya mereka bisa kembali menjadi orang taat hukum,”tegasnya.

Lembaga Penitipan Anak kata Mimi, tempat anak yang dititipkan itu ramah anak, ramah anak itu sambungnya dia tidak seperti tahanan seperti biasanya.

Dijelaskannya, untuk persidangan saja bole  dilihat ruang untuk sidang anak beda dengan sidang yang lainnya, jadi dia tidak boleh kelihatan bahwa ia diruang sidang, selain itu  hakim dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya  tidak menggunakan seragam Dinas.

“Tujuannya tidak lain untuk menjaga psikologis anak, jadi saat anak menjalani proses persidangan itu bukan hal yang menakutkan,”tutup ia.(rdw)

Penulis : Sudirman – copyright@linggauklik.com 2020

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Kriminal

Trending

Terkini

Follow me on Twitter

LinggauKlik

To Top