Connect with us

Kasus Lelang Jabatan Fiktif, Jaksa Bakal Hadirkan Mantan Sekda Muratara Jadi Saksi

Foto ilustrasi/Sumber Internet

Kriminal

Kasus Lelang Jabatan Fiktif, Jaksa Bakal Hadirkan Mantan Sekda Muratara Jadi Saksi

LUBUKLINGGAU,LK-Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuklinggau bakal menghadirkan mantan Sekretaris Daerah  (Sekda) Kabupaten Muratara, Abdulah Macik, dalam sidang kasus lelang jabatan fiktif di Kabupaten Muratara.

Dalam kasus lelang jabatan fiktif, yang menjadi terdakwa yakni Mantan Bendahara Pengeluaran BKPSDM Kabupaten Muratara bernama Riopaldi Okta Yudha dan Hermanto selaku Kabid.

Sebelumnya penuntut umum sudah menghadirkan 27 orang ASN dan pejabat di Pemerintah Kabupaten Muratara dalam sidang tersebut. Kini nama mantan sekda disebut-sebut bakal dihadirkan sebagai saksi.

“Sebenarnya sidang lanjutan dengan agenda keterangan saksi digelar Senin kemarin, namun karena ada beberapa anggota di Pengadilan Tipikor terpapar Covid sehingga pengadilan ditutup sementara,”kata Kasi Pidsus Yuriza Antoni kepada wartawan saat diwawancarai, Kamis (21/1/2021).

Oleh karena ditutup, sehingga sidang ditunda dan tidak menuntup kemungkinan sidang akan digelar pada Senin (25/01/2021).

Dikatakan ia, sidang kali ini ia akan menghadirkan mantan sekda Kabupaten Muratara, guna dimintai kesaksiannya pada sidang lanjutan.

“Dalam dakwaan ada 41 saksi yang bakal dihadirkan, dan sudah 27 saksi yang sudah dihadirkan guna dimintai keterangannya,”ujarnya.

Seperti diketahui yang membuat kedua terdakwa disidangkan bermula pada tahun 2016 terdapat kegiatan uji kompetensi pejabat struktural dan pegawai potensial pada BKPSDM Kabupaten Muratara.

Dan kegiatan tersebut di laksanakan di Hotel Palembang selama enam hari, dan tidak dianggarkan pada DIPA tahun 2016 atas peritah dari Abdula Macik selaku Plt sekda Kabupaten Muratara pada saat itu.

Lalu Sekda meminta terdakwa Hermanto agar mencarikan donator pelaksana kegiatan tersebut dengan memberikan honorarium pagi panitia seleksi.

Kemudian untuk menutupi pengeluaran dana kegiatan pada tahun 2016 tersebut, tedakwa Riopaldi Okta Yudha, melaksanakan pencairan dana kegiatan uji kompentensi pejabat struktural dan pegawai potensial dengan anggaran sebesar Rp900 juta.

Dan mereka membuat Spj fiktif kegiatan tersebut, seolah-olah dilaksanakan di Hotel 929 di Lubuklinggau, akan tetapi kegiatan tersebut tidak perna dilaksanakan di Hotel 929. Akibat Fiktif tersebut Negara mengalami kerugian.

Dan berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Sumatera selatan, dan mengakibat kerugian Negara sebesar Rp 366.605.170, (Tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus lima rubu seratu tuju puluh).(rdw)

Penulis : Sudirman – copyright@linggauklik.com 2021

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Kriminal

Trending

Terkini

Follow me on Twitter

LinggauKlik

To Top