Connect with us

12 Saksi Kembali Dihadirkan Pada sidang Lanjutan Kasus Lelang Jabatan Fiktif di Muratara

Foto Penuntut umum di Kejaksaan Negeri saat menggelar sidang di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau melalui viirtual

Kriminal

12 Saksi Kembali Dihadirkan Pada sidang Lanjutan Kasus Lelang Jabatan Fiktif di Muratara

LUBUKLINGGAU,LK-Sidang ke-3 lanjutan kasus dugaan korupsi lelang jabatan fiktif di Kabupaten Muratara kembali digelar dengan agenda keterangan saksi-saksi, sidang digelar di pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Palembang melalui virtual, Senin (4/01/2021).

Kedua terdakwa yang disidangkan yakni Mantan Bendahara Pengeluaran BKPSDM Kabupaten Muratara bernama Riopaldi Okta Yudha dan Hermanto selaku Kabid.

Sementara saksi yang dihadirkan oleh penuntut umun pada sidang kali ini berjumlah 12 orang.

Sidang sendiri  digelar secara virtual,  para saksi memberikan keterangan dari Kejaksaan Negeri Lubuklinggau. Sementara terdakwa berada di Lapas Lubuklinggau. Dan Majelis hakim Abu Hanifa di Pengadilan Tipikor Palembang.

Kepala Kejaksaan Negeri Willy Ade Chaidir melalui Kasi Pidsus Yuriza Antoni sidang kali ini masih dengan agenda keterangan saksi.

“ini sidang ketiga mendengarkan keterangan saksi tedakwa Kasus Lelang jabatan,”kata Yuriza Antoni kepada wartawan.

Dijelaskan ia, semua saksi dalam sidang kali ini hadir semua, hanya saja satu saksi mengikuti sidang langsung dari Pengadilan Tipikor Palembang.

“Kedua 12 saksi yang dihadirkan mereka semua pegawai negeri,”ujarnya.

Selanjutnya sidang kembali digelar Senin depan, masih dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Seperti diketahui Kronologis singkat yang membuat kedua terdakwa disidangkan bermula pada tahun 2016 terdapat kegiatan uji kompetensi pejabat struktural dan pegawai potensial pada BKPSDM Kabupaten Muratara.

Dan kegiatan tersebut di laksanakan di Hotel Palembang selama enam hari, dan tidak dianggarkan pada DIPA tahun 2016 atas peritah dari Abdula Macik selaku Plt sekda Kabupaten Muratara pada saat itu.

Lalu Sekda meminta terdakwa Hermanto agar mencarikan donator pelaksana kegiatan tersebut dengan memberikan honorarium pagi panitia seleksi.

Kemudian untuk menutupi pengeluaran dana kegiatan pada tahun 2016 tersebut, tedakwa Riopaldi Okta Yudha, melaksanakan pencairan dana kegiatan uji kompentensi pejabat struktural dan pegawai potensial dengan anggaran sebesar Rp900 juta.

Dan mereka membuat Spj fiktif kegiatan tersebut, seolah-olah dilaksanakan di Hotel 929 di Lubuklinggau, akan tetapi kegiatan tersebut tidak perna dilaksanakan di Hotel 929. Akibat Fiktif tersebut Negara mengalami kerugian.

Dan berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Sumatera selatan, dan mengakibat kerugian Negara sebesar Rp 366.605.170, (Tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus lima rubu seratu tuju puluh).(rdw)

Penulis : Sudirman – copyright@linggauklik.com 2021

Click to comment

Apa Komentarmu

More in Kriminal

Trending

Terkini

RSS ANDROID NEWBIE ID

LinggauKlik

To Top