Pastikan Hak dan Kepastian Hukum Tahanan Terpenuhi, Lapas Narkotika Muara Beliti Ikuti Sosialisasi Bantuan Litigasi Pro Bono di Kanwil Ditjenpas Sumsel

LINGGAUKLIK – Komitmen dalam memberikan pelayanan pemasyarakatan yang berkeadilan, humanis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia terus diperkuat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Muara Beliti.

Salah satu langkah nyata tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Pendampingan Bantuan Litigasi bagi Tahanan Pro Bono oleh Lembaga Hukum yang diselenggarakan di Aula Lantai 2 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti diwakili oleh Kepala Subseksi Registrasi, Inelda, bersama jajaran. Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kesiapan petugas dalam mendukung pemenuhan hak-hak hukum tahanan, khususnya terkait akses terhadap pendampingan dan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono.

Sosialisasi ini memberikan pemahaman mengenai mekanisme fasilitasi pendampingan litigasi, peran lembaga hukum dalam memberikan bantuan hukum, serta pentingnya memastikan setiap tahanan memperoleh akses terhadap keadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terbangun koordinasi dan sinergi yang semakin baik antara jajaran pemasyarakatan dengan lembaga pemberi bantuan hukum. Dengan demikian, tahanan yang membutuhkan pendampingan hukum dapat memperoleh informasi, akses, dan fasilitasi bantuan hukum secara tepat.

Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Herdianto, A.Md.IP., S.H., M.Si., menyampaikan bahwa pemenuhan hak hukum merupakan bagian penting dari tanggung jawab pelayanan pemasyarakatan. Menurutnya, setiap tahanan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum tanpa terkecuali.

“Pemenuhan hak-hak hukum tahanan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang berkeadilan dan bermartabat. Melalui sosialisasi ini, kami berharap jajaran semakin memahami mekanisme fasilitasi bantuan litigasi pro bono sehingga dapat membantu memastikan setiap tahanan yang membutuhkan memperoleh akses terhadap pendampingan hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Herdianto.

Ia juga menegaskan bahwa pelayanan pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada aspek pengamanan dan administrasi, tetapi juga harus memastikan terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu yang berada dalam lingkungan pemasyarakatan.

Keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi wujud keseriusan Lapas Narkotika Muara Beliti dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, profesional, serta berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan, Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti terus berupaya memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memastikan setiap tahanan mendapatkan perlakuan yang adil serta akses terhadap hak-hak hukumnya.

Karena kepastian hukum adalah hak setiap individu, dan akses terhadap keadilan harus terbuka bagi semua tanpa terkecuali.